Pemprov Banten Fokuskan APBD 2027 untuk Kesejahteraan

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memfokuskan alokasi dana dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2027 pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, dalam keterangannya di Serang, Banten, Jumat (9/10), mengatakan APBD harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen administratif keuangan.

"Raperda APBD 2027 diarahkan pada sektor belanja yang lebih fokus, efisien, produktif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Ukurannya bukan seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat," kata Deden dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten.

Ia menjelaskan guna mewujudkan hal tersebut, setiap program kerja pemerintah daerah akan dibekali target, penanggung jawab, serta indikator keberhasilan yang terukur.

Pemprov Banten juga terbuka terhadap pengawasan dari DPRD maupun masyarakat mulai dari tahap penyusunan, pengadaan, hingga pertanggungjawaban untuk menjaga kesehatan fiskal dan kualitas pelaksanaan anggaran di lapangan.

"Pembahasan Raperda APBD 2027 selanjutnya akan dilakukan secara terperinci oleh Badan Anggaran DPRD Banten bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama," ujarnya.

Selain pembahasan APBD, rapat paripurna tersebut juga menetapkan pengesahan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Terkait hal itu, Deden menekankan optimalisasi pendapatan asli daerah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.