Kucuran Bansos Rp115,8 Triliun, Ujian Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp115,8 triliun atau 71,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 30 September 2026.

Realisasi tersebut meningkat 2,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp112,7 triliun.

“Belanja bantuan sosial Rp115,8 triliun, 71,2 persen dari pagu APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).

Peningkatan belanja bansos terutama didorong oleh realisasi penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk semester II tahun 2026.

Dari total realisasi tersebut, pemerintah telah menyalurkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp21,8 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar.

Sementara itu, penyaluran Program Kartu Sembako mencapai Rp28,2 triliun yang diberikan kepada 17,6 juta KPM guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pada sektor pendidikan, pemerintah telah menyalurkan PIP sebesar Rp11,1 triliun kepada 16 juta siswa dari keluarga miskin dan rentan untuk mendukung akses pendidikan.

Selain itu, penyaluran KIP Kuliah mencapai Rp14,4 triliun kepada 878 ribu mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan guna membantu pembiayaan pendidikan tinggi.

Di sektor kesehatan, realisasi bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) mencapai Rp34,7 triliun dengan cakupan 96,7 juta peserta.

Anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan agar tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan melalui program JKN.

Selain program perlindungan sosial reguler, pemerintah juga telah merealisasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk asistensi, rehabilitasi, dan penanggulangan bencana.