BPKN Ingatkan Platform Belanja Online Jelang Harbolnas 10.10, Konsumen Wajib Tahu Total Harga.

Jumat, 09 Okt 2026, 16:02 WIB

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan platform perdagangan elektronik untuk memastikan transparansi harga menjelang Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 10.10 agar konsumen mengetahui total pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi.

Ketua BPKN RI Mufti Mubarok mengatakan penerapan pajak e-commerce yang mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 perlu diikuti penyampaian informasi harga yang jelas, termasuk komponen pajak, potongan harga, ongkos kirim, dan biaya lainnya.

Ket. Foto: Seorang pedagang memilih katalog untuk dijual melalui siaran langsung secara daring, di Toserba Unik Padang, Sumatera Barat. — Sumber: Antara Foto

“Negara memang memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Tetapi konsumen juga memiliki hak untuk mengetahui secara jelas apa saja yang mereka bayar,” ujar Mufti dalam keterangan tertulis BPKN yang diterima ANTARA, Kamis (8/10).

Menurut dia, transparansi harga menjadi semakin penting menjelang Harbolnas karena konsumen akan dihadapkan dengan berbagai penawaran diskon, cashback, gratis ongkos kirim, dan promosi lainnya.

Mufti meminta platform menonjolkan harga produk atau besaran potongan harga, serta memastikan seluruh komponen biaya ditampilkan sebelum konsumen melakukan pembayaran.

Dengan informasi yang lengkap, konsumen dapat membandingkan harga secara rasional dan mengetahui jumlah akhir yang harus dibayarkan. Sebab, harga yang terlihat murah pada halaman produk belum tentu sama dengan total pembayaran saat konsumen memasuki tahap checkout.

“Informasi mengenai harga barang, diskon, pajak, biaya pengiriman, maupun komponen biaya lainnya harus ditampilkan secara jelas sebelum konsumen melakukan pembayaran,” katanya.

Selain transparansi harga, BPKN mendorong pemerintah dan platform e-commerce menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif apabila konsumen menemukan ketidaksesuaian antara harga yang ditampilkan dan jumlah pembayaran.

Mufti mengatakan perlindungan konsumen dan keberlanjutan aktivitas perdagangan digital perlu berjalan beriringan. Menurut dia, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting bagi perkembangan ekonomi digital.

Ia berharap Harbolnas 10.10 menjadi momentum untuk meningkatkan transaksi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui informasi harga yang transparan dan perlindungan konsumen yang memadai.

  • BPKN Harbolnas 10.10

Redaktur: Yebdi Trismar

Penulis: Yebdi Trismar

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.