Protes Pelajar Prancis Meluas, Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Sekolah

JAKARTA - Protes pelajar di Prancis terkait tuntutan peningkatan pendanaan pendidikan terus meluas dan memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Polisi menembakkan gas air mata setelah para siswa mendirikan barikade di depan Lycée Hélène Boucher, Paris, Kamis (8/10/2026).

Para siswa di timur laut Paris menyeret tempat sampah untuk membuat barikade di sekitar sekolah. Polisi antihuru-hara kemudian dikerahkan ke lokasi ketika massa berkumpul dan situasi memanas.

Lycée Hélène Boucher disebut menjadi salah satu titik rawan bentrokan di ibu kota Prancis. Sekolah tersebut juga menjadi bagian dari ratusan sekolah yang mengalami gangguan akibat aksi protes pelajar pada Kamis.

Setidaknya selusin demonstrasi untuk mendukung gerakan pelajar sekolah menengah direncanakan berlangsung di berbagai wilayah Prancis pada hari yang sama. Sejumlah demonstran terlihat mengenakan masker bedah atau jaket berkerudung yang diduga untuk menghindari pengenalan identitas.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, polisi telah melakukan lebih dari 6.600 penangkapan sejak akhir September 2026. Aksi tersebut sebagian besar diikuti pelajar berusia di bawah 18 tahun yang menuntut peningkatan pendanaan pendidikan.

Kementerian Pendidikan Prancis juga mencatat sebanyak 375 sekolah ditutup sepenuhnya atau sebagian pada Kamis. Jumlah tersebut menurun dibandingkan penutupan sekolah pada Selasa, tetapi tekanan terhadap pemerintah tetap meningkat.

Protes tersebut dipicu persoalan kondisi sekolah yang dinilai membutuhkan lebih banyak dukungan. Sejumlah sekolah dilaporkan menghadapi fasilitas yang rusak serta kekurangan staf, sementara aksi kemudian turut diikuti kelompok serikat pekerja dan kelompok politik.

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengecam kekerasan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi tersebut. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Lecornu menyoroti serangan terhadap siswa dan staf, cedera terhadap petugas kepolisian dan gendarmerie, serta pembakaran dan perusakan sekolah.

“Kita tidak bisa mempermainkan keselamatan kaum muda Prancis,” kata Lecornu.

Lecornu juga mengkritik tokoh politik yang menurutnya memanfaatkan kemarahan masyarakat untuk kepentingan pertarungan elektoral menjelang pemilihan presiden Prancis pada April mendatang. Pemerintah menghadapi tekanan untuk meredakan aksi tanpa mengabaikan tuntutan terkait kondisi pendidikan.

Di tengah demonstrasi, seorang pelajar berusia 18 tahun, Emma Khelil, datang untuk memberikan dukungan kepada siswa yang berada di barikade di bekas sekolah menengahnya. Kepada Associated Press, Khelil mengaku khawatir terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan polisi.

“Kami di sini untuk membela hak-hak kami, bukan untuk kehilangan mata atau tangan,” kata Khelil.

Menurut Khelil, persoalan fasilitas sekolah juga menjadi salah satu alasan dirinya mendukung gerakan tersebut. Ia mengaku pernah melihat masalah isolasi, kebocoran air, hingga tikus di lingkungan sekolah.

Khelil menilai gerakan protes tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kehilangan momentum. Ia memperkirakan aksi dapat semakin kuat jika persoalan yang menjadi tuntutan siswa tidak segera mengalami perubahan.

Situasi kemudian kembali memanas setelah polisi mengepung sebuah alun-alun di dekat lokasi sekolah. Massa berdesak-desakan sebelum aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.

Dampak gerakan protes juga mulai terasa di negara tetangga Prancis, Belgia. Wali Kota Liège Willy Demeyer mengeluarkan larangan berkumpul di tempat umum hingga tengah malam pada 16 Oktober karena menilai terdapat risiko nyata, serius, dan mendesak terjadinya bentrokan serta vandalisme berulang.

Polisi di Liège sebelumnya menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan ratusan demonstran pada Rabu. Pihak berwenang juga mengirimkan pesan teks darurat kepada pemilik toko agar menutup tempat usaha mereka menyusul kerusuhan.

Hampir 90 orang ditangkap dalam aksi tersebut dan sejumlah polisi dilaporkan terluka. Bala bantuan kepolisian kemudian didatangkan dari Brussels dan Antwerp, sementara aksi protes dengan skala lebih kecil juga berlangsung di Mons dan Charleroi.

Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam kerusuhan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Aksi di Belgia antara lain membawa tuntutan penambahan jumlah guru, pengurangan ukuran kelas, serta penolakan terhadap sejumlah reformasi pendidikan.

Protes di Belgia diorganisasi melalui grup percakapan media sosial dan diduga turut terinspirasi oleh perkembangan aksi di Prancis. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan dan tuntutan pelajar telah berkembang menjadi gerakan yang melampaui batas negara.