Bulgaria Tuntut Laut Hitam Bebas dari Konflik Bersenjata

MOSKOW - Presiden Bulgaria Iliana Iotova menyerukan penghentian sementara konflik bersenjata di Laut Hitam sebagai respons atas serangan pesawat nirawak (drone) terhadap kapal-kapal di perairan tersebut.

"Kita perlu memberlakukan moratorium terhadap konflik bersenjata di Laut Hitam dan mengubah kawasan ini menjadi zona keamanan bersama," ujar Iotova saat memimpin rapat darurat Dewan Konsultatif Keamanan Nasional pada Rabu (7/10), sebagaimana dikutip dari stasiun televisi nasional Bulgaria BNT.

Ia menekankan bahwa Bulgaria harus mengambil peran aktif dalam upaya negosiasi untuk mencapai kesepakatan di antara negara-negara pesisir Laut Hitam. Ia juga secara khusus menyoroti pentingnya menjaga komunikasi dengan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Bulgaria harus segera mengadakan pembicaraan dengan Rumania dan Turki mengenai langkah-langkah bersama untuk menghentikan serangan terhadap kapal niaga di Laut Hitam dan memastikan keamanan pelayaran," ucap Iotova.

Lebih lanjut, ia menyatakan perlunya meminta bantuan dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau aspek hukum atas insiden yang terjadi di Laut Hitam.

Iotova juga mendorong pengesahan resolusi yang menjamin kebebasan dan keselamatan navigasi pelayaran di wilayah tersebut.

Perdana Menteri Bulgaria Rumen Radev, Selasa (6/10) mengungkapkan bahwa dua kapal yang melintas dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara tersebut diserang oleh sejumlah pesawat nirawak.

Akibat serangan itu, satu kapal dilaporkan terbakar, sementara satu lainnya tenggelam. Pemerintah Bulgaria menyatakan belum memiliki informasi mengenai siapa pemilik drone tersebut. Ant