KKMP Yogyakarta Didorong Jadi Koperasi Produktif di Tiap Kecamatan

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan pola pengembangan baru bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dengan menekankan kegiatan usaha yang nyata dan berkelanjutan. Setiap kecamatan nantinya akan memiliki satu KKMP yang dipilih sebagai proyek percontohan untuk mendorong koperasi menghasilkan omzet dan berkembang secara mandiri.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan KKMP tidak seharusnya hanya bergantung pada dukungan pemerintah. Potensi ekonomi di masing-masing wilayah perlu digali dan dikembangkan menjadi kegiatan usaha, sekaligus diperkuat melalui kerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD), perhotelan, sekolah, maupun pelaku usaha.

“Kalau sekarang kemudian mau dicoba untuk satu kecamatan itu satu pilot project, saya sangat setuju. Nanti dipimpin oleh Pak Wakil untuk satu kecamatan satu pilot project,” jelas Hasto Wardoyo saat memberikan sambutan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi KKMP Kota Yogyakarta, di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, Selasa (6/10).

Menurut Hasto, ukuran keberhasilan koperasi tidak berhenti pada terbentuknya struktur organisasi maupun kepengurusan. KKMP harus mempunyai kegiatan bisnis dan proposal usaha yang dapat menjadi dasar pengembangan koperasi.

Dari hasil evaluasi, masih ditemukan koperasi yang secara kelembagaan telah terbentuk tetapi kegiatan usahanya belum berjalan. Kondisi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pendampingan sekaligus pembukaan akses pasar.

"Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah batik Segoro Amarto. Saya mendorong untuk koperasi yang memproduksi batik untuk terus melakukan produksi dan mendapatkan pasar yang jelas,” ungkapnya.

Produk batik tersebut juga didorong untuk dimanfaatkan di lingkungan sekolah dan OPD. Selain memproduksi barang sendiri, KKMP dinilai dapat berperan sebagai reseller produk lokal, termasuk Air Jogja atau AYO dan brown sugar.

“Ini sekaligus supaya memperbanyak produk lokal, uangnya, putarannya di lokal. Ini sudah batik, sudah minum, sudah makanan. Itu yang kita berdayakan di sini,” jelasnya.

Hasto juga membuka peluang kerja sama KKMP dengan industri perhotelan. Kebutuhan hotel seperti sandal, sabun, brown sugar, dan berbagai produk lainnya dinilai dapat menjadi pasar bagi koperasi apabila kerja sama dibangun secara langsung.

“Temukan hotelnya sama kelompoknya, terus deal. Konkret. Beli brown sugar hotel belinya ke salah satu koperasi,” tegas Hasto.

Pengembangan koperasi unggulan juga disiapkan dengan target sekitar 15 KKMP. Koperasi tersebut akan memperoleh pendampingan yang disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing melalui OPD.

“Nanti 15 koperasi itu kita bagi dan dibina oleh OPD-OPD. Satu OPD membina satu,” katanya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan monitoring dan evaluasi diperlukan karena pembentukan KKMP sebelumnya berlangsung cukup cepat. Kondisi tersebut membuat kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan usaha belum merata.

Menurut Wawan, koperasi memiliki karakter berbeda dengan badan usaha lainnya karena kepemilikannya berada di tangan anggota. Karena itu, pengurus yang menjalankan kegiatan usaha harus mempunyai kemauan sekaligus kemampuan mengelola koperasi.

“Yang menjalankan itu juga tidak punya kemampuan untuk usaha, ini tidak akan berhasil. Yang dipilih adalah orang yang memang mau dan mampu. Kebetulan perusahaannya namanya koperasi, yang kepemilikannya adalah para anggota,” jelasnya.

Ia menilai masih ada anggapan bahwa keberadaan KKMP akan diikuti dengan bantuan modal besar dari pemerintah. Padahal, koperasi perlu dibangun melalui kemampuan mengembangkan usaha dan mencari pasar.

Wawan juga mengingatkan agar usaha simpan pinjam tidak langsung menjadi pilihan KKMP apabila belum didukung sumber daya manusia yang kompeten. Menurutnya, kegiatan tersebut membutuhkan keahlian khusus dan memiliki risiko apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional.

“Kami akan datangi satu-satu supaya KKMP di Kota Yogyakarta ini bisa berjalan. Targetnya sampai akhir tahun ini bisa semuanya punya skor 100,” ungkapnya.

Selain kapasitas pengelola, keterbatasan lahan menjadi persoalan lain dalam pengembangan koperasi di Kota Yogyakarta. Karena karakter wilayah perkotaan berbeda dengan daerah yang memiliki ruang lebih luas, kegiatan KKMP dinilai tidak harus menunggu tersedianya tempat usaha khusus.

“Kita tidak perlu harus punya tempat dulu baru bisa bekerja. Konsepnya disesuaikan dengan kondisi Kota Yogyakarta karena memang tempatnya terbatas,” ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Perinkop UKM) Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto Raharjo, mengatakan evaluasi telah dilakukan terhadap 12 KKMP yang hadir. Sebanyak empat koperasi di antaranya diketahui sudah memiliki aktivitas usaha dan omzet.

Sementara itu, sejumlah KKMP lainnya baru memulai kegiatan usaha pada 2026 sehingga hasil usaha tersebut belum seluruhnya masuk dalam laporan pertanggungjawaban sebelumnya.

“Potensi-potensi lokal di masing-masing KKMP belum bisa tereksplor dengan optimal. Harapannya dengan adanya potensi lokal seperti pertanian, kampung wisata dan sebagainya, bisa didukung pemerintah melalui satgas-satgas OPD,” ujarnya.

Masih adanya pengurus yang belum menjalankan kegiatan usaha secara konkret membuat proses evaluasi dan pendampingan akan terus dilakukan. Dengan demikian, keberadaan KKMP diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi koperasi yang aktif menjalankan usaha.

Ketua KKMP Gowongan, Suroto, menyebut keterbatasan tempat masih menjadi kendala bagi koperasinya. Fasilitas Balai RW diharapkan dapat dimanfaatkan sementara untuk mendukung kegiatan KKMP. Dukungan terhadap konsep pilot project juga diberikan karena dinilai dapat menjadi pemicu bagi koperasi lain untuk meningkatkan aktivitas usahanya.