Gandeng Ahli Dunia, Kemenhub Pertajam Navigasi Perairan Indonesia Demi Nol Kecelakaan

Rabu, 07 Okt 2026, 01:40 WIB

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggandeng International Organization for Marine Aids to Navigation (IALA) untuk memperkuat sistem kenavigasian dan keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia. 

“Kenavigasian merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran,” kata Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Hernadi Tri Cahyanto di Jakarta, Selasa (6/10).

Ket. Foto: Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Hernadi Tri Cahyanto dalam Seminar Keselamatan Pelayaran Bidang Kenavigasian yang menghadirkan para expert dari International Organization for Marine Aids to Navigation (IALA) di Jakarta, Selasa (6/10). — Sumber: ANTARA/HO-Kemenhub

Penguatan tersebut dilakukan melalui Seminar Keselamatan Pelayaran Bidang Kenavigasian yang digelar Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla Kemenhub pada 5-7 Oktober 2026 di Jakarta dengan menghadirkan para ahli dari IALA.

Seminar itu menjadi forum berbagi pengetahuan dan pengalaman global untuk meningkatkan keandalan penyelenggaraan kenavigasian sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Hernadi mengatakan penguatan sistem kenavigasian perlu dilakukan secara menyeluruh, meliputi penyediaan dan peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) serta optimalisasi Vessel Traffic Services (VTS).

Upaya tersebut juga mencakup penataan dan pengembangan alur pelayaran hingga pemutakhiran peta laut untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran.

“Kita perlu memastikan seluruh sistem dan layanan kenavigasian berjalan secara optimal, andal, serta sesuai standar internasional dan nasional,” ujar Hernadi.

Ia mengapresiasi dukungan IALA dalam penguatan sistem kenavigasian di Indonesia.

Sebelumnya, kerja sama Ditjen Hubla Kemenhub dan IALA pada 2024-2025 antara lain diwujudkan melalui misi teknis di seluruh Distrik Navigasi, penyusunan rekomendasi Indonesia Strategic Plan untuk SBNP, VTS, dan alur pelayaran, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui IALA Academy.

Kerja sama tersebut berlanjut pada periode 2026-2028. Salah satu tindak lanjutnya berupa Workshop Risk Assessment pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) menggunakan Simplified IALA Risk Assessment Method (SIRA) sesuai IALA Guideline G1138 dan surat edaran Organisasi Maritim Internasional (IMO).

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi proyek percontohan penerapan penilaian risiko untuk mendukung perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk pada alur pelayaran, SBNP, VTS, dan peta laut.

Menurut Hernadi, kehadiran para ahli IALA dalam seminar tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas pengetahuan, bertukar pengalaman, dan membahas perkembangan kenavigasian global.

“Hal tersebut penting untuk memperkuat keselamatan pelayaran sekaligus perlindungan lingkungan maritim,” katanya.

Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 100.000 kilometer garis pantai menghadapi tantangan besar dalam menjaga keselamatan pelayaran.

Sejalan dengan SOLAS Bab V tentang Keselamatan Navigasi, Hernadi menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas setiap kapal dan menjadi tanggung jawab bersama insan perhubungan serta masyarakat pelayaran.

“Edukasi menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat meningkatkan pemahaman dan upaya pelaksanaan keselamatan pelayaran,” ujarnya.

Karena itu, Kemenhub sebagai regulator mendorong operator, masyarakat pelayaran, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya memahami pentingnya kenavigasian dalam mendukung kebijakan tanpa kecelakaan.

Hernadi juga menekankan pentingnya memastikan SBNP berfungsi baik dan sesuai ketentuan. VTS harus mampu memberikan informasi, mengatur lalu lintas, merespons kondisi marabahaya, dan berkomunikasi secara proaktif dengan kapal.

Peta laut, termasuk peta elektronik, juga harus selalu diperbarui. Setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan jiwa, barang, dan lingkungan wajib dilaporkan.

Upaya tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi Ditjen Hubla dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, operator pelayaran, penyelenggara pemanduan, serta masyarakat pelayaran.

Kolaborasi itu perlu disertai penilaian risiko, evaluasi kinerja, pengawasan berkelanjutan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

“Melalui sharing knowledge dan pengalaman dari para ahli dan IALA Expert, saya berharap seminar ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap perkembangan pengetahuan dan informasi global serta meningkatkan semangat dalam memberikan layanan keselamatan pelayaran yang prima,” kata Hernadi.
 

Redaktur: alfred

Penulis: Alfred, Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.