Stimulus Fiskal Kuartal IV 2026 Dinilai Jadi Bantalan Daya Beli, Bukan Pendorong Utama Pertumbuhan

Jakarta – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai stimulus fiskal yang akan digelontorkan pemerintah pada kuartal IV 2026 efektif menjadi bantalan daya beli masyarakat.

"Stimulus fiskal kuartal IV akan cukup efektif untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga, tetapi lebih tepat dilihat sebagai bantalan daya beli daripada pendorong pertumbuhan yang besar," kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (5/10).

Menurut Josua, inflasi September 2026 yang berada pada level 3,28 persen lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan dan faktor pasokan.

Ia menyoroti sejumlah tekanan inflasi yang berasal dari harga pangan dan energi, pelemahan nilai tukar rupiah, risiko El Nino, serta kenaikan biaya bahan baku impor.

Dalam kondisi tersebut, Josua menilai desain stimulus kuartal IV relatif tepat sasaran karena langsung menyentuh dua komponen yang menentukan konsumsi kelompok bawah dan menengah bawah.

Pemerintah menyiapkan bantuan beras 10 kilogram per bulan selama Oktober–Desember 2026 bagi sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) desil 1–4 dengan anggaran Rp17,5 triliun.

Selain itu, pemerintah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.

"Bantuan pangan bekerja dengan mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok sehingga pendapatan dapat dialihkan ke kebutuhan lain, sedangkan bantuan upah langsung meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan," jelas Josua.

Meski demikian, ia memperkirakan stimulus tersebut lebih berperan menjaga konsumsi agar tidak melemah daripada mendorong lonjakan konsumsi.

Efektivitas kebijakan tersebut juga bergantung pada perkembangan harga. Jika harga pangan, energi, dan transportasi terus meningkat, tambahan pendapatan masyarakat berisiko habis untuk membeli barang yang sama dengan harga lebih tinggi.

Dari sisi pasokan, peningkatan daya beli juga perlu diimbangi kecukupan produksi dan distribusi pangan agar tidak kembali memicu tekanan harga.

Kecepatan pencairan turut menjadi faktor penting. Jika bantuan tersalurkan sejak Oktober atau awal November, dampaknya terhadap konsumsi akhir tahun diperkirakan lebih besar, termasuk menjelang Natal dan Tahun Baru.

Sebaliknya, keterlambatan pencairan hingga akhir Desember dapat membuat dampak stimulus terhadap pertumbuhan kuartal IV lebih terbatas.

Oleh karena itu, Josua menilai ukuran keberhasilan kebijakan tersebut bukan semata-mata dari besaran anggaran yang tersalurkan, tetapi dari kemampuan menjaga konsumsi riil kelompok penerima tanpa menimbulkan tekanan harga tambahan yang berarti.

"Dengan inflasi inti yang masih terkendali, ruang untuk stimulus yang terarah seperti ini masih ada; tantangannya adalah memastikan penyaluran cepat dan pasokan pangan cukup agar stimulus tidak habis hanya untuk membayar kenaikan harga," tuturnya.

Stimulus Kuartal IV

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2026 yang berfokus pada perlindungan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia di atas 17 tahun yang difokuskan pada masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.

Saat ini, penetapan jumlah sasaran penerima manfaat masih menjalani proses cross-check data antar-kementerian/lembaga terkait guna memastikan ketepatan penyaluran.

Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah menyalurkan bantuan beras 10 kilogram per bulan selama Oktober–Desember 2026 senilai Rp17,5 triliun kepada 33.244.408 KPM desil 1–4.

Di sektor ketenagakerjaan, perlindungan pekerja diperkuat melalui BSU selama tiga bulan sebesar Rp300 ribu per bulan bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.

Memasuki 2027, pemerintah melanjutkan program magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang.

Pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan juga diperluas ke seluruh sektor untuk 7,5 juta pekerja. Pemerintah turut membahas penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan.

Di sektor perumahan, pemerintah memperpanjang fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga 2027 untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Fasilitas PPN DTP juga diberikan atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar.

Pemerintah turut menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp500 juta.

Pada aspek ketenagakerjaan, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah dilanjutkan pada 2027. Sementara itu, pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan disesuaikan dengan skala penghasilan.

Di sektor industri perhiasan, pemerintah menyusun standar PPN baru untuk logam mulia dengan kadar 99,9 persen guna mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal.

Haryo mengatakan penguatan bauran kebijakan tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat rentan sekaligus menstimulasi sektor-sektor penggerak ekonomi utama.

"Penyiapan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun yang tengah disisir Kementerian Keuangan difokuskan agar seluruh program tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya dan menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027," jelas Haryo.

Berbagai program prioritas tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta pimpinan kementerian/lembaga teknis terkait di Istana Negara.