Menko Polkam Dudung Berupaya Jaga Persatuan dan Kesatuan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan akan berupaya meningkatkan upaya menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara.

“Masalah keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara ini yang harus kita tingkatkan kembali,” kata Dudung seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).

Dudung mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari tugasnya untuk mengawal pembangunan Asta Cita yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut pihaknya akan mengawal program strategis nasional, program prioritas nasional, serta program unggulan Presiden Prabowo. “Ini yang akan kita kawal,” ujarnya.

Dudung mengatakan tugas Menko Polkam tidak ringan dengan situasi saat ini. Untuk itu, dia akan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi tugas kenegaraan dengan kementerian dan instansi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.

“Langkah awal saya akan koordinasi dengan semua instansi terkait dari kelembagaan di bawah koordinasi Polhukam adalah sinkronisasi situasi keamanan saat ini untuk semakin kondusif,” katanya.

Dudung mengatakan koordinasi tersebut akan dilakukan dengan meningkatkan pelaksanaan tugas yang sebelumnya telah dilakukan oleh pejabat terdahulu.

Dudung dilantik Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam menggantikan Djamari Chaniago dalam rangkaian pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis. Sebelumnya, Dudung menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Selain Dudung, Prabowo juga melantik Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.

Presiden juga melantik Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, serta Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).

Selain itu, Presiden melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota Ombudsman, Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Muhammad Fadhil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Upacara pelantikan sejumlah pejabat negara tersebut merupakan bagian dari perombakan kabinet (reshuffle) terbaru, yaitu yang ke-7 dalam dua tahun pemerintahan.

Kebijakan Luar Negeri

Dalam kesempatan sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir yang baru dilantik menyatakan akan terus menjalankan kebijakan luar negeri yang dipegang Indonesia, termasuk pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.

Menlu Arrmanatha seusai pelantikan yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Kamis menegaskan bahwa siapapun yang menjabat sebagai Menlu tetap harus merujuk kepada kebijakan yang sudah diatur dalam perundang-undangan, terutama mengenai politik bebas aktif.

“Jadi tugas saya di sini saja melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Bapak Sugiono yang sekarang menjadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan, pertama, adalah memperjuangkan kepentingan nasional, salah satunya di Asta Cita,” kata Menlu.

Tidak hanya itu, Menlu juga menyatakan peran Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas baik di kawasan maupun di tingkat global. Untuk mewujudkan itu Indonesia pada Sidang Umum PBB pada tahun ini telah menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

“Indonesia akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap untuk Dewan Keamanan BBB periode 2029-2030. Ini kembali menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga kestabilan, peace and security, dan juga memajukan multilateralisme,” tutur Arrmanatha.

Dia menyebut sejumlah kebijakan itu akan menjadi prioritas yang akan diteruskannya dalam masa kepemimpinannya di Kementerian Luar Negeri.

Mengenai penunjukannya sebagai Menlu baru menggantikan Sugiono, yang pada hari yang sama juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dia mengatakan baru mendapatkan kabar pada siang hari ini. Ant/S-2