Terbongkar, Struktur Transaksi Berjalan yang Rapuh Penyebab Rupiah Terpuruk

JAKARTA - Neraca transaksi berjalan pada triwulan II-2026 mencatat defisit 12,5 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau 3,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan I-2026 yang tercatat defisit 3,6 miliar dollar AS atau 1,0 persen dari PDB.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko di Jakarta, Rabu (30/9) mengatakan defisit transaksi berjalan yang jebol hingga 12,5 miliar dollar AS adalah alarm keras bagi ekonomi nasional. Struktur transaksi berjalan yang ternyata selama ini rapuh akhirnya terbongkar oleh gejolak eksternal.

“Komponen utamanya itu jelas, perdagangan barang, jasa, pendapatan primer dari investasi dan upah tenaga kerja asing, serta hibah. Kalau semua komponen itu defisit, artinya kita kebobolan di semua lini,” tegas Suhartoko.

Dia pun membongkar membongkar biang kerok defisit yang makin dalam dari 1,0 persen menjadi 3,3 persen PDB karena kebergantungan akut pada impor migas di tengah harga minyak yang melambung, sementara surplus non-migas justru mengempis.

“Jangan mimpi solusi instan. Ini bukan salah BI saja. Ini akibat shocks eksternal yang menghantam ekonomi kita yang masih sangat bergantung pada migas dan pasar ekspor yang itu-itu saja. Selama kita masih adiktif impor migas, rupiah akan terus jadi korban,” ujarnya dengan nada keras.

Suhartoko mendesak pemerintah berhenti dengan solusi tambal sulam dan segera beralih ke strategi jangka menengah yang radikal.

“Stop ketergantungan migas! Pemerintah harus serius, bukan lips service, menyiapkan bahan bakar non-fosil. Dan ekspor non-migas harus didongkrak habis-habisan, bukan hanya volumenya, tapi jenis barang dan tujuan negaranya harus didiversifikasi. Jangan cuma jual ke negara yang itu-itu saja,” katanya.

Ia pun melempar kritik pedas soal euforia investasi asing. “Investasi asing memang penting, tapi ingat konsekuensinya! Laba mereka akan dikirim ke luar negeri dan itu akan menggerogoti neraca pendapatan primer kita dalam jangka panjang. Sudah saatnya kita pikirkan kemandirian keuangan lewat Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Kalau tidak, kita hanya menggali lubang defisit yang lebih dalam,” pungkas Suhartoko.

Jangan Andalkan Modal Asing

Pada kesempatan lain, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan pelebaran defisit transaksi berjalan menjadi 3,3 persen terhadap PDB menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketahanan sektor eksternal.

Pemerintah perlu melihat apakah pelebaran tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan devisa yang tidak mampu diimbangi penerimaan devisa secara memadai.

“Lonjakan dari 1 persen menjadi 3,3 persen PDB dalam satu triwulan tentu bukan perubahan kecil. Pemerintah perlu menjelaskan apakah ini hanya faktor temporer atau mulai menunjukkan persoalan yang lebih struktural dalam perekonomian kita,” kata Achmad.

Pelebaran transaksi berjalan menjadi semakin penting, karena bersamaan dengan Indonesia harus menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Semakin besar kebutuhan pembiayaan eksternal, semakin besar pula sensitivitas perekonomian terhadap perubahan arus modal.

Pemerintah katanya tidak cukup hanya mengandalkan masuknya modal asing untuk menutup kebutuhan pembiayaan. Terlebih apabila sumber pembiayaan didominasi investasi portofolio yang relatif mudah keluar ketika persepsi risiko global berubah.

“Hal yang perlu dihindari adalah kita menutup persoalan struktural transaksi berjalan dengan kebergantungan yang semakin besar pada capital inflow jangka pendek. Itu bisa membuat rupiah terlihat stabil ketika modal masuk, tetapi kerentanannya tetap ada ketika terjadi pembalikan arus modal,” katanya.

Achmad juga meminta Pemerintah mengevaluasi kualitas pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan yang mendorong kebutuhan devisa jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan ekonomi menghasilkan devisa akan membuat tekanan terhadap transaksi berjalan berulang ketika aktivitas ekonomi meningkat.

“Jadi jangan hanya melihat current account sebagai persoalan neraca pembayaran. Ini juga cermin dari struktur pertumbuhan ekonomi kita. Kalau setiap kali ekonomi tumbuh kebutuhan devisanya meningkat lebih cepat daripada kemampuan menghasilkan devisa, persoalannya ada pada struktur ekonominya,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin G Hutapea mengatakan bank sentral dan Pemerintah berkomitmen memperbaiki struktur transaksi berjalan yang defisit guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

“Sinergi dilakukan tidak hanya di KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), tapi juga dengan kementerian dan lembaga, khususnya terkait dengan stabilitas nilai tukar, agar struktur dari BOP (neraca pembayaran) kita atau struktur dari current account kita itu bisa lebih baik,” kata Erwin.

Perbaikan struktur transaksi berjalan diharapkan dapat berjalan melalui peningkatan ekspor dan pengelolaan impor, termasuk pembayaran yang berkaitan dengan kebutuhan impor. “Artinya ekspor bisa lebih banyak dan tentunya impornya lebih terkelola, khususnya nanti pembayaran-pembayaran terkait dengan kebutuhan untuk kewajiban pembayaran impor,” katanya.