DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Menyeluruh soal Ganjil Genap, Kenapa?

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar melakukan evaluasi menyeluruh terkait peraturan ganjil genap.

“Saya kira perlu dievaluasi gage atau ganjil genap ini untuk bisa lebih diperhatikan juga aspek ekonomi yang membarengi keputusan tersebut,” kata MTZ dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10).

Dia mengatakan aturan ganjil genap di Jakarta memberikan dampak positif untuk mengurangi kemacetan.

Namun di sisi lain, MTZ menilai aturan tersebut juga memberikan dampak negatif yang perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia meminta agar evaluasi ganjil genap tidak hanya menggunakan indikator kemacetan. Pemprov DKI, kata dia, juga perlu melihat volume kendaraan, kecepatan rata-rata, waktu tempuh, serta dampak penerapan ganjil genap terhadap jalan alternatif.

“Peraturan ganjil genap di Jakarta ini sudah sangat panjang, sudah 10 tahun, ya, sudah satu dekade. Ada banyak hal positif yang didapat, tapi kemudian saya kira harus dievaluasi juga tentang dampak negatifnya, yaitu ada laporan dari masyarakat, terutama mal-mal atau pusat ekonomi yang dilalui oleh jalur gage itu, itu mengalami penurunan, penurunan omzet, dan bahkan ada beberapa yang tutup,” ungkap MTZ.

Melihat kondisi tersebut, dia mengaku khawatir pusat kegiatan perdagangan dapat bergeser ke wilayah pinggiran Jakarta.

Bahkan, menurut dia, kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan penerimaan daerah berpotensi berpindah ke luar Jakarta.

"Jangan sampai kebijakan transportasi kita ini tanpa disadari ikut mendorong kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan potensi PAD, penerimaan asli daerah ini berpindah ke luar Jakarta," ujar MTZ.

Kendati demikian, MTZ menegaskan hal itu bukan berarti ganjil genap harus dihapuskan. Ia hanya meminta agar Pemprov DKI mempertimbangkan berbagai aspek selain kepadatan lalu lintas.

Dengan begitu, diharapkan nantinya ganjil genap dapat berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

"Menurut saya, setelah hampir 10 tahun berjalan ini, kebijakan ganjil genap memang sudah waktunya dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi, ya, bukan, jangan langsung diartikan bahwa harus dihapus atau harus dilonggarkan," imbuh MTZ.