Skema Bansos Barang Tak Lagi Disalurkan Pemerintah pada 2027, Semua Jadi Cash!

JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah secara bertahap mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi berbasis digital, dari yang semula bantuan barang menjadi uang tunai, langsung kepada penerima.

Ditemui selepas rapat tingkat menteri yang membahas perluasan program intervensi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9), Luhut menjelaskan bahwa pemerintah mulai memasifkan proses pendataan berbasis digital itu untuk mengetahui status sosial-ekonomi para penerima manfaat.

Digitalisasi bansos dilaporkan sudah menyelesaikan menyasar sebanyak 43 kabupaten/kota dan sekarang diperluas hingga mencapai 258 kabupaten kota, sehingga bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran ketika semua data sudah terintegrasi memanfaatkan teknologi pemerintah (Government Technology/GovTech).

Pemerintah menargetkan saat ini fokusnya adalah kepada para penerima bansos program keluarga harapan (PKH) dan sembako. "Ke depan, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, (semua) subsidi itu tidak lagi pada barang, tetapi langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghadirkan keadilan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital.

Adapun peluncuran skala besar (roll out) GovTech digitalisasi bansos ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026, didukung integrasi data antar-kementerian/lembaga berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dikembangkan oleh anak bangsa.

Konsolidasi data tersebut melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi.

Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komdigi, Kementerian Agama, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga pemerintah daerah.

"Sekarang sudah tercatat sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan yang terus disinkronkan. Semua data ini sudah berbicara satu sama lain antar-kementerian dan lembaga dengan sistem berbasis AI yang dibuat oleh putra-putri Indonesia," kata Luhut, didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Sosial. Saifullah Yusuf.

Luhut menambahkan bahwa seluruh data capaian penyaluran akan disajikan secara real-time dan dievaluasi setiap pekan guna memantau daerah atau kementerian yang mengalami hambatan dalam percepatan digitalisasi dan pelaksanaan program Perlinsos ini.

Guna memastikan penyaluran bantuan sosial menjangkau masyarakat hingga ke pelosok dan daerah terpencil, pemerintah membuka keterlibatan berbagai pihak sebagai agen Perlinsos, termasuk jajaran TNI-Polri seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Supaya masyarakat di gunung-gunung dan di kampung-kampung yang sulit dicapai atau belum memiliki HP bisa didatangi langsung oleh TNI-Polri. Ini bentuk keadilan yang ingin diwujudkan Presiden," kata Luhut yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini.

Dia berharap seluruh proses konsolidasi dan sinkronisasi data dapat rampung hingga akhir tahun ini, sehingga skema penyaluran bansos dan subsidi berbasis penerima manfaat langsung dapat segera direalisasikan secara penuh tahun depan. Ant