Indonesia Dorong Reformasi PBB Jelang Sekjen Baru

JAKARTA - Masa jabatan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera berakhir, dengan Sekjen baru dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Januari 2027.

Sejumlah kandidat telah bersaing untuk menggantikan Guterres. Proses pemilihan melibatkan Dewan Keamanan PBB yang merekomendasikan satu nama kepada Majelis Umum PBB untuk kemudian ditetapkan sebagai Sekjen.

Sekjen baru akan menghadapi tantangan besar, mulai dari konflik di berbagai kawasan, krisis iklim, perkembangan pesat kecerdasan artifisial (AI), hingga persoalan anggaran dan tuntutan reformasi internal PBB.

Dikutip dari Antara, Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A Mulachela mengatakan Indonesia memiliki pesan khusus yang akan disampaikan bersama negara-negara sepemikiran kepada Sekjen PBB yang baru.

“Yang ingin disampaikan adalah kami ingin melihat kesenjangan antara komitmen PBB dengan kapasitas yang dimilikinya semakin tipis,” kata Nabyl.

Ia menegaskan Indonesia akan terus mengupayakan agar pesan tersebut disampaikan langsung kepada Sekjen baru sekaligus mendorong realisasi komitmen tersebut selama masa jabatannya.

Salah satu tuntutan utama negara-negara anggota saat ini adalah reformasi PBB, khususnya perombakan Dewan Keamanan, termasuk terkait hak istimewa anggota tetap.

Mandeknya penyelesaian sejumlah konflik melalui DK PBB, termasuk konflik Israel-Palestina dan perang di Jalur Gaza, turut memperkuat seruan reformasi lembaga tersebut.

Guterres juga mengakui perlunya perubahan terhadap komposisi DK PBB yang dinilai tidak lagi sepenuhnya merepresentasikan kondisi dunia saat ini.

Peran Indonesia

Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menilai Indonesia memiliki peluang untuk mengambil inisiatif dalam mendorong reformasi PBB.

Menurut dia, seruan reformasi yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB sejalan dengan aspirasi mengenai perlunya sistem multilateral yang lebih representatif.

Indonesia, kata dia, memiliki modal untuk menggalang dukungan, antara lain melalui pengalaman dalam diplomasi multilateral, kontribusi terhadap misi perdamaian dunia, serta peran historis dalam Konferensi Asia Afrika 1955.

Rezasyah mengusulkan Indonesia menyusun "buku putih" yang menjabarkan gagasan mengenai masa depan PBB, termasuk prinsip penghormatan terhadap hukum internasional, kearifan lokal, persaudaraan lintas peradaban, penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan, serta pengelolaan dunia secara bertanggung jawab.

Ia juga menekankan pentingnya mendorong representasi yang lebih adil di DK PBB dengan memperkuat keterwakilan kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Dalam upaya tersebut, Indonesia dinilai perlu berkoordinasi dengan mitra sehaluan, seperti Asean, Gerakan Non-Blok (GNB), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sebelum membawa gagasan reformasi kepada negara-negara besar, khususnya anggota tetap DK PBB.