Kemiri NTB Dibidik Jadi Komoditas Ekspor Bernilai Tambah

JAKARTA — Pengembangan komoditas kemiri di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan memperluas akses ke pasar ekspor. Delapan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan bersinergi membangun ekosistem kemiri dari hulu hingga hilir melalui program pemberdayaan petani dan pengembangan produk turunan.

Program bertajuk “Pemberdayaan Komoditas Desa Devisa Kemiri Nusa Tenggara Barat yang Berkelanjutan dan Berorientasi Ekspor” tersebut diluncurkan di Mataram, Kamis (24/9). Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sinergi SMV Kementerian Keuangan Tahun 2026.

Program tersebut menjangkau 40 desa dan 350 petani binaan dengan luas lahan sekitar 7.836 hektare. Produksi kemiri dari wilayah binaan saat ini diperkirakan sekitar 120 ton per tahun.

Intervensi dilakukan pada sejumlah tahapan, mulai dari penyediaan bibit dan peningkatan kapasitas petani hingga pembangunan sentra produksi, modernisasi proses pascapanen, pemanfaatan energi surya, serta pengembangan produk turunan seperti minyak kemiri dan briket.

Program sinergi SMV ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengoptimalkan peran SMV sebagai bagian dari kekayaan negara. Sejak 2022, DJKN mendorong seluruh SMV untuk bersinergi melalui program TJSL dengan memanfaatkan mandat dan kompetensi masing-masing.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengembangan potensi ekonomi daerah dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, pemerintah berperan sebagai enabler yang membantu daerah mengembangkan potensi ekonominya.

“Saya senang melihat semangat sinergi yang sangat kuat di NTB. Semangat ini sejalan dengan visi pembangunan NTB, yaitu ‘Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia’,” ujar Suahasil dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Menteri Keuangan Dwi Teguh Wibowo dalam keterangannya pada hari Jumat (25/9).

Menurut Suahasil, SMV dapat berperan dalam membangun kapasitas, membentuk ekosistem, dan membuka akses bagi pengembangan komoditas daerah. Setelah model usaha terbentuk, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha diharapkan dapat melanjutkan serta memperluas kegiatan tersebut.

Delapan SMV Berbagi Peran

Delapan SMV terlibat dalam pengembangan kemiri NTB dengan peran yang disesuaikan dengan mandat dan kompetensi masing-masing.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendukung pengolahan pascapanen dan penyediaan peralatan penunjang produk kemiri. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berperan dalam penguatan kapasitas petani di Lombok, Sumbawa, dan Bima, sedangkan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mendukung penyediaan dan penanaman bibit kemiri.

PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) mendukung pembangunan sentra produksi. Sementara itu, PT Geo Dipa Energi (PT GDE) berkontribusi melalui pemasangan panel surya, dan PT Karabha Digdaya mendukung pengelolaan pascapanen.

Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan PT Sejahtera Eka Graha mengambil peran dalam pengembangan produk turunan, termasuk briket dan minyak kemiri.

Pembagian peran tersebut diarahkan untuk membentuk rantai nilai yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, pengembangan kemiri tidak berhenti pada peningkatan produksi di tingkat petani, tetapi berlanjut ke pengolahan, diversifikasi produk, hingga pemasaran.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperbesar manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kemiri adalah salah satu potensi NTB yang dapat kita tingkatkan nilai tambahnya. Kolaborasi ini penting agar pengembangannya tidak berhenti pada produksi, tetapi terhubung dari hulu hingga hulu dan mampu menjangkau pasar global,” ujar Iqbal. (Catatan: redaksi dapat menyesuaikan jika maksud naskah asli "dari hulu hingga hilir").

Target Produksi hingga 3.600 Ton

Berdasarkan kajian dan asesmen lapangan Yayasan Insan Bumi Mandiri, program tersebut memiliki target pengembangan yang cukup besar. Jumlah petani yang terlibat di Lombok, Sumbawa, dan Bima ditargetkan meningkat dari 350 menjadi sekitar 550–720 orang.

Produksi kemiri juga ditargetkan meningkat secara bertahap menjadi 2.400–3.600 ton per tahun. Peningkatan tersebut diharapkan diikuti kenaikan pendapatan petani sebesar 20–25 persen dan efisiensi produksi hingga 60–70 persen.

Dari sisi pasar, program tersebut menargetkan penambahan tiga hingga enam negara tujuan ekspor. Dampaknya terhadap perekonomian daerah diperkirakan dapat mencapai Rp30 miliar hingga Rp40 miliar per tahun.

Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso mengatakan pengembangan kemiri perlu menghubungkan produksi di tingkat petani dengan kebutuhan pasar ekspor, termasuk standar kualitas dan proses pengolahan.

“Kemiri NTB memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tambah. Tantangannya adalah bagaimana kita menghubungkan potensi di tingkat petani dengan standar kualitas, pengolahan, dan akses pasar global,” ujar Sukatmo.

Menurut dia, penguatan rantai nilai diharapkan membuat manfaat ekspor tidak hanya tercermin dalam peningkatan transaksi, tetapi juga dirasakan petani dan masyarakat di daerah.

Pasar Ekspor Kemiri Masih Terbuka

Peluang pengembangan kemiri untuk pasar internasional masih cukup terbuka. Kajian IEB Institute mencatat nilai ekspor kemiri Indonesia mencapai 9,58 juta dolar AS pada Januari–September 2025.

Pada 2024, Indonesia tercatat sebagai eksportir kemiri terbesar ke-13 di dunia dengan pangsa sekitar 0,5 persen dari total ekspor global. Bangladesh dan Malaysia menjadi dua pasar utama dengan pangsa gabungan mencapai 64 persen.

Selain pasar yang sudah terbentuk, terdapat sejumlah negara yang dinilai memiliki peluang untuk perluasan ekspor, antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, Vietnam, Jerman, dan Belanda.

Peluang tersebut sekaligus menunjukkan tantangan yang harus dihadapi produsen kemiri Indonesia. Peningkatan volume produksi perlu diikuti dengan konsistensi mutu, modernisasi pengolahan, pemenuhan standar pasar, serta kemampuan menyediakan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Kemiri juga tidak hanya berpotensi dipasarkan sebagai bahan mentah. Komoditas tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan, seperti kemiri kupas, kemiri sangrai, kemiri bubuk, pasta bumbu, hingga minyak kemiri.

Pengembangan produk turunan menjadi penting karena nilai ekonomi komoditas dapat meningkat ketika produk tidak lagi berhenti pada tahap bahan baku.

Dorong UMKM dan Produk Turunan

Selain program kemiri, rangkaian peluncuran juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara LPEI dan Pemerintah Provinsi NTB mengenai pengembangan kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, serta badan usaha milik desa (BUM Desa) yang berorientasi ekspor.

LPEI juga menyerahkan Buku Potensi Ekspor NTB yang memuat kajian mengenai komoditas unggulan daerah yang berpotensi dikembangkan untuk pasar global.

Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan simbolisasi penyerahan bibit kemiri dan pelepasan ekspor komoditas unggulan NTB. Kemiri dikirim ke Jepang dengan potensi pasar lanjutan ke Singapura, sementara vanila tujuan Amerika Serikat diekspor sebanyak 1,4 ton dengan nilai Rp3,8 miliar.

Sebanyak 16 pelaku usaha binaan SMV di NTB juga menampilkan produk unggulan mereka.

Rangkaian program tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan komoditas daerah membutuhkan intervensi pada lebih dari satu titik. Bagi kemiri NTB, peningkatan produksi di tingkat petani perlu berjalan beriringan dengan pengolahan pascapanen, pengembangan produk turunan, efisiensi energi, penguatan pelaku usaha, serta pembukaan akses pasar.

Dengan pendekatan tersebut, kemiri diharapkan tidak hanya menjadi komoditas pertanian yang dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi berkembang menjadi bagian dari rantai nilai industri yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi petani dan perekonomian daerah.