Prabowo Bentuk BPGMN, Ilmuwan dan Warga Desa Dilibatkan Cegah Karhutla

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (25/9), mengatakan pembentukan BPGMN merupakan salah satu hasil diskusi Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).

Menurut Teddy, BPGMN nantinya diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan melalui riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas di kawasan gambut.

"Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional," kata Teddy.

Pelibatan ilmuwan dan profesional ditujukan agar pengelolaan kawasan gambut dilakukan berdasarkan pengetahuan dan kajian yang lebih komprehensif, sekaligus mendukung pencegahan karhutla sejak dini.

Selain memperkuat pencegahan, pemerintah juga menyiapkan langkah penanganan di lapangan. Teddy mengatakan Satgas Darat akan dioptimalkan agar dapat merespons dan menangani kebakaran secara langsung di lokasi.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal, sebagai bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran, khususnya di kawasan gambut.

Upaya tersebut juga akan melibatkan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut dinilai memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran sekaligus memberikan respons awal ketika kebakaran terjadi.

Menurut Seskab, pengelolaan gambut membutuhkan keterpaduan antara pengetahuan ilmiah, teknologi, operasi lapangan, dan pengalaman masyarakat.

"Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang," ujarnya.

Melalui BPGMN, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, pemetaan dan deteksi dini hingga penguatan respons ketika terjadi kebakaran.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo mengarahkan agar ilmuwan dan masyarakat desa dilibatkan dalam kerja BPGMN yang akan mengelola ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia.

Brian menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam.

Menurut Brian, pelibatan ilmuwan merupakan bagian dari upaya memperkuat kebijakan pengelolaan gambut berbasis pengetahuan dan hasil penelitian.

"Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, kemudian izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah," kata Brian.

Ia mengatakan Presiden Prabowo dalam ratas tersebut memutuskan membentuk BPGMN yang akan diperkuat dengan dukungan para ilmuwan dan peneliti.