Pengamat: Guru Memiliki Peran Penting dalam Keberhasilan Kebijakan Pendidikan Gratis Nasional

JAKARTA - Pengamat Pendidikan, Doni Kusuma, menilai guru memiliki peran penting dalam keberhasilan kebijakan pendidikan gratis nasional. Menurut dia, kualitas pendidikan dasar perlu diperkuat agar kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Doni mengatakan, persoalan pendidikan dasar harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam meningkatkan kemampuan akademik siswa Indonesia secara menyeluruh. Menurut dia, perbaikan perlu dimulai dari SD dan SMP karena keduanya menjadi fondasi menuju pendidikan Indonesia 2045 yang berkualitas.

"Guru jelas memiliki peranan penting, terutama pada tingkat pendidikan dasar, kkalau mau pendidikan 2045 bagus, SD dan SMP sekarang memang harus dibereskan terlebih dahulu sejak sekarang," kata Doni, Kamis (24/9).

Doni menilai pembiayaan negara perlu dipusatkan lebih pada guru, kualitas pembelajaran, serta sarana prasarana di jenjang pendidikan dasar. Menurut dia, penguatan sembilan tahun pendidikan dasar menjadi penting karena masih banyak daerah dan sekolah swasta yang kebingungan kini.

"Untuk SD, guru-gurunya harus guru baru yang fresh dan dididik secara khusus. Guru juga harus diseleksi secara khusus karena akan menentukan kualitas anak-anak Indonesia pada masa depan mereka nanti," ucap dia.

Doni menyoroti kondisi guru SD yang banyak mendekati masa pensiun, sementara penerimaan calon pegawai negeri sempat mengalami moratorium. Menurut dia, kondisi tersebut membuat banyak sekolah mengandalkan guru honorer yang juga membutuhkan penghargaan atas pengabdiannya selama ini mereka.

Ia menambahkan, jumlah sekolah calon keguruan di perguruan tinggi juga perlu diperhatikan agar kebutuhan tenaga pendidik tetap rasional. Menurut dia, pemerintah perlu menata kembali pendidikan calon guru supaya kebutuhan tenaga pendidik berkualitas dapat terpenuhi secara berkesinambungan nasional.

"Fokusnya mending sembilan tahun itu saja, karena sampai sekarang banyak daerah masih bingung dengan kebijakan pendidikan tersebut sekarang. Sekolah swasta juga bingung harus seperti apa dalam menghadapi kebijakan pendidikan gratis tersebut di daerah masing-masing," ujar dia. ils/I-1