Pembiayaan Ekonomi Rakyat Dikebut, Realisasi KUR hingga Agustus Capai Rp234,17 triliun

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi kredit usaha rakyat (KUR) sampai dengan akhir Agustus mencapai Rp234,17 triliun atau sekitar 71 persen dari plafon.

Ia mengatakan, pemerintah ingin mendorong produktivitas melalui program tersebut di mana total anggaran KUR pada tahun ini mendekati Rp290 triliun.

“Ini (realisasi KUR) termasuk juga kredit usaha rakyat untuk nelayan dan petani, kredit alsintan, ditambah lagi arahan Bapak Presiden untuk mendorong industri padat karya dan juga kredit bagi perumahan yang jumlahnya dinaikkan menjadi Rp50 triliun,” kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis (24/9).

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga mendorong program mandatori biodiesel B50, dengan realisasi pemanfaatan biodiesel mencapai 11,07 juta kiloliter (KL) hingga tengah September 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk mendorong harga packaging, khususnya plastik dan produk turunannya, melalui pemberian insentif bea masuk 0 persen untuk LPG.

Untuk industri pesawat terbang, pemerintah juga memberikan bea masuk 0 persen untuk suku cadang pesawat, sehingga biaya maintenance, repair, and overhaul (MRO) maupun biaya transportasi relatif dapat ditekan.

Airlangga mengingatkan bahwa ke depan, inflasi perlu diantisipasi terutama akibat dampak El Nino, cuaca ekstrem, dan bencana alam.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air dan irigasi, percepatan tanam dan pengaturan pola tanam, serta pemetaan wilayah dengan mengoptimalkan early warning system.

“Dan Bapak Presiden ingin menambahkan luasan daripada wilayah untuk pertanian serta pemanfaatan daripada beberapa lahan-lahan yang masih dapat digunakan. Tentu ini bisa kita dorong dengan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah,” kata Airlangga.

Ia menyampaikan bahwa sejauh ini ekonomi domestik relatif solid, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I 2026 dan inflasi 3,19 pada Agustus 2026.

“Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal moneter dan sektor riil, ini harus terus disinergikan terutama juga untuk mendorong ekspor daripada sektor riil,” kata Airlangga.

Ia memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah, salah satunya adalah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga dengan dana yang disediakan sebesar Rp20,44 triliun bagi 27,13 juta keluarga penerima manfaat.

Kemudian, bantuan beras dilanjutkan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, sebesar 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta penerima. Sementara itu, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 817 ribu ton hingga 20 September 2026.

Pemerintah juga menjalankan Gerakan Pangan Murah bersama Bank Indonesia, termasuk melalui kerja sama antardaerah. Selain itu, pemerintah mendorong pemberian insentif biodiesel serta insentif transportasi untuk periode libur sekolah dan hari besar keagamaan.

“Ini seluruhnya juga untuk membantu menjaga inflasi, di samping itu juga mendorong daya beli masyarakat di kuartal keempat,” kata Airlangga.