Korsel Desak Penghentian Program Nuklir dan Pelonggaran Sanksi Korut

SEOUL – Pemimpin Korea Selatan (Korsel) dalam sebuah sesi wawancara dengan New York Times menyatakan Amerika Serikat (AS) seharusnya berupaya untuk membekukan, bukan langsung menghapus, program nuklir Korea Utara (Korut) dan menawarkan keringanan sanksi sebagai imbalannya.

Pernyataan Presiden Lee Jae-myung itu telah membalikkan pendirian pendahulunya, Yoon Suk-yeol, sejak ia menjabat pada Juni 2025, dengan menawarkan pembicaraan kepada Pyongyang tanpa prasyarat.

Kepemimpinan Korut sejauh ini belum menanggapi satu pun tawaran yang diajukannya.

Terlepas dari sanksi PBB yang telah berlangsung lama, Korut telah mengabadikan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir dalam hukum, dengan para pemimpinnya berulang kali menyatakan persenjataan atomnya bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Pada saat yang sama, Pyongyang telah mengamankan dukungan penting dari Russia di samping sekutu tradisionalnya, Tiongkok, sehingga mengurangi keuntungan yang bisa diperoleh dari diplomasi yang diperbarui dengan Presiden AS, Donald Trump.

"Saya percaya ada nilai signifikan dalam pertukaran antara sanksi  yang bagaimanapun juga tidak terlalu efektif dan penghentian pengembangan senjata nuklir tambahan dan teknologi misil balistik antarbenua," kata Presiden Lee seperti dikutip dalam sesi wawancara yang diterbitkan pada Senin (21/9).

"Mengupayakan denuklirisasi dalam keadaan saat ini dijamin tidak akan ada yang tercapai," kata Lee kepada surat kabar AS tersebut.

Presiden Korsel sebelumnya mengatakan bahwa membekukan kemampuan nuklir Pyongyang pada tingkat saat ini dengan menangguhkan produksi baru dan mencegah impor bahan nuklir itu sendiri akan menjadi keuntungan.

Para kritikus mengatakan pendekatan seperti itu berisiko karena secara diam-diam menerima Korut sebagai negara bersenjata nuklir sekaligus memungkinkan Pyongyang untuk mendapatkan keringanan sanksi tanpa melepaskan persenjataannya.

Senjata Baru

Sementara itu media pemerintah Korut pada Selasa (22/9) melaporkan bahwa pemimpin Korut, Kim Jong-un, telah meninjau uji coba sistem senjata tipe baru dan menyebutnya sebagai bukti kemajuan teknologi militer negara itu.

Informasi itu disampaikan dua hari setelah Korsel dan Jepang mengatakan Pyongyang telah  meluncurkan dua misil balistik jarak pendek ke perairan di lepas pantai timurnya, yang dikecam oleh kedua negara tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional.

“Biro misil Korut berhasil menguji jenis senjata baru pada hari Minggu di hadapan pemimpin Kim Jong-un,” lapor kantor berita KCNA.

Pyongyang tidak merinci sistem senjata apa yang dimaksud, tetapi mengatakan Kim Jong-un amat puas dengan peluncuran senjata baru tersebut dan menyebutnya sebagai demonstrasi yang sangat mencolok dari teknologi pertahanan ultra-modern.

Pemimpin Korut memperingatkan bahwa kemajuan tersebut akan memberikan musuh sakit kepala yang tak tersembuhkan dan pukulan yang sangat kejam dan tak terhindarkan, kata KCNA.

Peluncuran senjata baru pada Minggu itu juga melibatkan artileri dan misil jarak jauh, dengan senjata-senjata tersebut berhasil mengenai sasaran dengan akurasi 100 persen, menurut laporan KCNA.

Dalam laporan KCNA pada Selasa, Kim Jong-un mengaitkan uji coba hari Minggu tersebut dengan kesiapan militer negara itu, dengan mengatakan memperoleh teknologi seperti itu sangat penting dalam kesiapan negara untuk berperang dan pengembangan angkatan bersenjata di masa depan.

Seoul mengutuk peluncuran tersebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan mendesak Pyongyang untuk menghentikan aktivitas misil balistiknya. Sedangkan Jepang menyampaikan protes keras kepada Korut terkait peluncuran tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan regional. AFP/I-1