Bantuan Beras Jadi Penyangga Daya Beli Masyarakat Berpendapatan Rendah

Jakarta - Bantuan pangan beras dinilai dapat menjadi penyangga daya beli masyarakat berpendapatan rendah dalam jangka pendek di tengah perlambatan penjualan eceran dan tekanan harga pangan.

Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz mengatakan dukungan fiskal perlu diarahkan untuk menjaga daya beli rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga pangan.

“Dukungan fiskal menjadi semakin terarah pada daya beli rumah tangga. Perpanjangan bantuan beras menjadi penyangga utama dalam jangka pendek,” kata Irman, sebagaimana dineritakan Antara di Jakarta, Senin (21/7).

Kajian Danamon mencatat pertumbuhan penjualan eceran pada Agustus 2026 melambat menjadi 0,5 persen secara tahunan, dari 1,1 persen pada Juli. Angka tersebut sejalan dengan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI) yang memprakirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus tumbuh 0,5 persen secara tahunan.

“Pertumbuhan penjualan eceran melambat menjadi 0,5 persen secara tahunan pada Agustus dari 1,1 persen pada bulan sebelumnya, dengan pelemahan terutama terlihat pada konsumsi masyarakat secara massal,” ujar Irman.

Menurut dia, perlambatan tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga konsumsi kelompok berpendapatan rendah ketika kenaikan harga pangan mempersempit ruang belanja rumah tangga.

“Dukungan kebijakan jangka pendek telah diarahkan untuk menjaga konsumsi kelompok berpendapatan rendah ketika tekanan harga pangan menambah tekanan terhadap permintaan domestik,” ujarnya.

Pemerintah kemudian memutuskan melanjutkan bantuan pangan beras hingga Desember 2026. Pada periode Oktober-Desember, sebanyak 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan.

Dengan perpanjangan tersebut, total alokasi bantuan pangan beras sepanjang 2026 dapat mencapai sekitar 2,6 juta ton, yang mencakup penyaluran pada Februari-Maret, Juli-September, dan Oktober-Desember.

Namun, bantuan beras hanya menjadi bantalan jangka pendek. Persoalan daya beli juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Anomali Surplus Beras

Sementara itu, Analis NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji menilai pemerintah perlu memastikan beras tersedia dengan mutu, harga, lokasi, dan saluran distribusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta intervensi distribusi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap daerah. Sementara itu, penerapan harga eceran tertinggi (HET) perlu disertai pemantauan biaya pembentukan harga mulai dari gabah hingga tingkat ritel.

"Pada saat yang sama, data beras pecah perlu dipisahkan secara lebih rinci berdasarkan wilayah, spesifikasi, volume, dan tujuan penggunaan agar perkembangan pasar konsumsi dan industri dapat dibaca secara lebih akurat," kata Sandy.

Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya memastikan stok beras nasional aman. Menurut dia, harga yang dibayar konsumen dipengaruhi rantai pasok yang lebih kompleks, mulai dari harga gabah, biaya penggilingan, distribusi, hingga margin perdagangan.

Laporan NEXT Indonesia Center bertajuk Anomali Surplus Beras menunjukkan persoalan harga masih terjadi di sejumlah provinsi sentra produksi utama, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data BPS 2025, keempat provinsi tersebut secara kolektif menyumbang sekitar 16,5 juta ton atau hampir separuh produksi beras nasional. Namun, menurut laporan tersebut, data September 2026 menunjukkan harga beras di daerah-daerah itu telah melampaui HET Zona 1, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.