Tantangan Berat Menkeu Baru, Ekonom Minta Suahasil Nazara Lanjutkan 'Bersih-Bersih' APBN

JAKARTA - Ekonom menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara perlu memprioritaskan belanja produktif dan memperkuat disiplin fiskal guna menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Suahasil memiliki kompetensi di bidang ekonomi, namun ia mengingatkan bahwa tantangan Menteri Keuangan ialah memastikan anggaran diarahkan kepada program prioritas yang berdampak luas dan berjangka panjang.

“Yang dibutuhkan adalah Menteri Keuangan sebagai good gate keeper APBN yang bisa melakukan disiplin fiskal,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Senin (14/9.

Menurut dia, fungsi penjaga APBN tersebut tidak hanya berkaitan dengan disiplin fiskal, tetapi juga memastikan alokasi anggaran menghasilkan efek pengganda yang luas bagi perekonomian.

Esther mengatakan penerapan disiplin fiskal membutuhkan dukungan ekosistem kebijakan yang kondusif agar Menteri Keuangan dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga keuangan negara secara optimal.

Ia menjelaskan bahwa kualitas dan ketepatan alokasi belanja menjadi penting karena pengeluaran pemerintah perlu diarahkan pada kegiatan yang memberi manfaat ekonomi dalam jangka panjang dan menghasilkan efek pengganda terhadap perekonomian.

Esther menilai target defisit 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat dicapai melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi, pengendalian belanja, serta penguatan penerimaan domestik.

“Program ‘bersih-bersih’ Pak Purbaya harus dilanjutkan, kemudian disiplin fiskal harus dilaksanakan agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 tetap tercapai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz menilai penunjukan Suahasil sebagai Menteri Keuangan lebih mencerminkan kesinambungan kebijakan fiskal dibandingkan perubahan arah kebijakan secara mendasar.

“Kami melihat perombakan ini sebagai sinyal kesinambungan fiskal, bukan perubahan rezim fiskal Indonesia,” ujar Irman.

Menurut Irman, pengalaman Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan latar belakangnya sebagai teknokrat dapat membatasi risiko transisi sekaligus menjaga kesinambungan kelembagaan dalam pengelolaan APBN.

Ia mengatakan tantangan ke depan ialah menyeimbangkan agenda pertumbuhan ekonomi pemerintah dengan ruang fiskal yang tersedia sembari mempertahankan kredibilitas keuangan negara.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen pada 2027 dengan defisit RAPBN sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Sementara itu, Ekonom Bank Danamon memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1 persen pada 2027 dengan defisit sekitar 2,75 persen terhadap PDB, yang masih berada di bawah batas defisit tiga persen.

Irman menilai kondisi tersebut memperkuat pentingnya menjaga kredibilitas fiskal dengan mengalihkan belanja yang memiliki efek pengganda rendah kepada pengeluaran yang lebih produktif.

“Prioritas kebijakan perlu semakin bergeser dari sekadar memperbesar belanja menuju peningkatan kualitas, efek pengganda, dan keberlanjutannya,” ucap Irman.

Menurut dia, pendekatan tersebut memungkinkan kebijakan fiskal tetap mendukung pertumbuhan sekaligus mempertahankan batas defisit tiga persen sebagai jangkar kredibilitas fiskal.

Irman juga menyoroti pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai salah satu aspek kebijakan fiskal yang perlu diperhatikan dalam jangka pendek.

“SAL pada akhirnya harus tetap menjadi penyangga fiskal, bukan sumber permanen likuiditas perbankan,” tuturnya.

Ia mengatakan normalisasi terhadap penempatan SAL yang telah berjalan perlu dilakukan secara bertahap, dapat diprediksi, serta dikoordinasikan dengan Bank Indonesia untuk meminimalkan tekanan terhadap likuiditas dan biaya pendanaan.

Presiden Prabowo Subianto pada Senin melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta.

Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 dan terlibat dalam proses penyusunan APBN serta perumusan kebijakan fiskal pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut tetap diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Pada periode yang sama, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, sehingga APBN mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp85,1 triliun.

Sementara itu, pemerintah merancang belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar sekitar Rp4.106,3 triliun dengan defisit Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.

Postur tersebut menempatkan kualitas, efektivitas, dan produktivitas belanja sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.