DPR Warning BGN! Marketplace MBG Jangan Ciptakan Monopoli Baru, UMKM Daerah Harus Masuk

JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan agar platform digital tersebut mampu meningkatkan transparansi pengadaan sekaligus membuka akses yang adil bagi pelaku usaha lokal.

“Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. Namun, sistem ini harus benar-benar mampu memutus mata rantai permainan harga, bukan justru menciptakan monopoli baru,” ujar Netty di Jakarta, Senin (14/9).

Politisi Fraksi PKS itu menilai keterbukaan dan objektivitas dalam mekanisme verified seller atau pemasok terverifikasi perlu menjadi perhatian. Menurutnya, kriteria pemilihan pemasok harus disusun secara proporsional agar tidak hanya menguntungkan pelaku usaha berskala besar, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha di daerah.

“Petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal harus mendapatkan akses yang adil. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dalam rantai pasok MBG yang nilainya sangat besar,” tegas Netty.

Selain transparansi harga dan pemerataan pemasok, legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII tersebut mengingatkan pentingnya menjamin kualitas dan keamanan pangan dalam seluruh rantai pasok. Ia mendorong agar marketplace juga dilengkapi sistem penelusuran atau traceability terhadap asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, serta pemenuhan standar kualitas.

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada harga. Sistem idealnya juga mampu menelusuri (traceability) asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, dan standar kualitasnya. Kita harus memastikan pengawasan dimulai sejak dari hulu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Netty meminta BGN memperhatikan karakteristik rantai pasok dan dinamika harga yang berbeda di setiap wilayah. Menurutnya, kebijakan pengadaan tidak dapat sepenuhnya diseragamkan karena terdapat perbedaan harga bahan pangan maupun biaya logistik antarwilayah.

“Harga bahan pangan dan biaya logistik antarwilayah berbeda-beda. Karena itu, marketplace harus berbasis pada kondisi pasar daerah setempat,” tambahnya.

Netty berharap marketplace MBG dapat menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pengadaan pangan yang transparan, aman, dan inklusif, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di daerah.

“Keberhasilan marketplace MBG bukan hanya ketika sistemnya berhasil diluncurkan, tetapi ketika harga lebih transparan, bahan pangan lebih aman, ruang penyimpangan semakin sempit, dan ekonomi masyarakat lokal ikut bergerak,” pungkasnya.