Kuota Sudah Ditetapkan, Pertamina Patra Niaga Siap Pasok BBM Subsidi Ke Muna Barat

MUNA BARAT – PT Pertamina Patra Niaga menegaskan kesiapan memasok kebutuhan BBM subsidi untuk Kabupaten Muna Barat setelah pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan alokasi kuotanya.

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, mengatakan badan usaha akan mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah terkait penetapan kuota BBM subsidi berdasarkan hasil penilaian kebutuhan daerah.

"Bisa (memasok kebutuhan BBM subsidi bagi Muna Barat), (tetapi) setelah diputuskan oleh pemerintah bersama BPH Migas (mengenai kuotanya)," kata Alimuddin di Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Sabtu(05/9).

Dia menekankan hal itu usai mendampingi Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman melakukan inspeksi mendadak (sidak) penyaluran BBM bersubsidi di salah satu SPBU Kambara, Kabupaten Muna Barat.

Menurut Alimuddin, kebutuhan BBM di setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga penyalurannya harus disesuaikan dengan hasil asesmen pemerintah terhadap kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Pertamina Patra Niaga memastikan siap menjalankan penugasan penyaluran BBM subsidi setelah pemerintah menetapkan besaran kuota yang menjadi dasar distribusi kepada masyarakat di Kabupaten Muna Barat.

"Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPH Migas bahwa akan ada pengalokasian untuk kuota tertentu. Tentu berbasis assessment atas kebutuhan yang diharapkan oleh pemerintah daerah," ucapnya.

Selain memastikan pasokan, Pertamina Patra Niaga juga akan memperkuat edukasi kepada masyarakat agar penggunaan BBM subsidi benar-benar dilakukan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.

Perusahaan menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengawasi penyaluran sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar penggunaan BBM subsidi berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPH Migas, serta Pertamina Patra Niaga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian distribusi BBM subsidi.

"Yang terpenting memberikan edukasi penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, dan pengendalian tentu kami harapkan kepada Pemerintah Daerah agar menjadi bagian dari ekosistem untuk membangun kesadaran bersama,” ucapnya.

Dengan sinergi tersebut, Pertamina Patra Niaga berharap BBM subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak sehingga manfaat subsidi energi dari pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Muna Barat melaporkan kepada BPH Migas, Kementerian ESDM, serta Pertamina Patra Niaga terkait ketidaksesuaian antara kebutuhan dan pasokan BBM subsidi di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah menyebut kebutuhan Pertalite mencapai sekitar 14 juta liter per tahun, namun pasokan yang diterima hanya lebih dari 2 juta liter.

Kondisi serupa terjadi pada solar subsidi, dengan kebutuhan sekitar 17 juta liter per tahun, tetapi pasokan hanya lebih dari 2 juta liter.

Mengenai hal itu, Bupati Muna Barat La Ode Darwin mengaku pihaknya segera melakukan pemetaan kebutuhan BBM subsidi sekaligus mengkaji kemungkinan penambahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) penyalur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan menyampaikan hasil pemetaan kebutuhan BBM subsidi dan rencana penambahan SPBU penyalur kepada BPH Migas serta Kementerian ESDM sebagai dasar evaluasi alokasi.

"Kami akan rapatkan sehingga nanti kami bisa memutuskan apa yang akan kami tambah, kemudian kuotanya apakah masih cukup atau ditambah itu nanti akan kami tindak lanjuti dalam satu, dua minggu ke depan," tambah Darwin.