Pulihkan Infrastruktur Masyarakat, Kementerian PU Siap Siaga Selama Tanggap Darurat NTT

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan kesiapsiagaan Kementerian PU selama penanganan tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia mengatakan ketika akses jalan terputus, layanan air berhenti, sekolah tidak dapat digunakan, maupun masyarakat kehilangan tempat tinggal, negara harus hadir dan bekerja untuk memulihkan kondisi masyarakat. 

“Kementerian PU (selama ini) telah hadir, membuka kembali jalan untuk pulang, memulihkan air untuk kehidupan, menyiapkan hunian, membuat sekolah dapat digunakan kembali, dan membantu masyarakat menata hidupnya lagi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8).

Hal tersebut sejalan dengan empat pedoman yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yaitu menjalankan UUD 1945, menjaga kepentingan utama bangsa, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta bekerja untuk rakyat dan generasi mendatang, lanjutnya. 

“Bagi kita di Kementerian PU ukurannya sederhana, apakah pekerjaan kita sudah benar-benar memudahkan hidup rakyat. Pekerjaan kita belum selesai ketika konstruksi selesai, pekerjaan kita selesai ketika air benar-benar sampai ke sawah,” katanya.

Upaya pemulihan infrastruktur pascagempa bumi magnitudo 7,7 di NTT terus dipercepat. Dody telah turun langsung ke Kabupaten Nagekeo untuk melihat kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan infrastruktur berjalan cepat.

Ia menemui masyarakat yang berada di lokasi pengungsian serta meninjau sejumlah bangunan yang terdampak gempa.

Selain peninjauan lapangan, Dody juga melakukan koordinasi bersama Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas. Koordinasi dilakukan untuk mempercepat pendataan kerusakan akibat gempa dan penanganan infrastruktur terdampak.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores sebelumnya berdampak terhadap sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk membuka kembali akses yang terdampak longsor maupun kerusakan badan jalan.