DPRD DKI Ingatkan Transjakarta Soal Beban APBD Kapal Kepulauan Seribu

JAKARTA - Rencana pengalihan pengelolaan transportasi umum Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mendapat dukungan DPRD DKI Jakarta. Namun, kebijakan tersebut diminta tidak sekadar memindahkan kewenangan pengelolaan, melainkan harus menghasilkan layanan transportasi laut yang lebih baik bagi masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Al Fatih menilai perubahan pengelola harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Menurutnya, warga Kepulauan Seribu memiliki hak yang sama untuk memperoleh transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi dengan wilayah daratan Jakarta.

"Yang utama bukan memindahkan pengelola, tapi memperbaiki layanan," ujar Al Fatih, beberapa waktu lalu.

Menurut Al Fatih, peningkatan layanan transportasi laut harus menjadi tujuan utama dari kebijakan tersebut. Warga Kepulauan Seribu membutuhkan akses transportasi yang dapat mendukung mobilitas mereka, baik ketika menuju daratan Jakarta maupun saat melakukan perjalanan antarwilayah kepulauan.

Ia mengingatkan Transjakarta agar tidak menerapkan pola pengelolaan transportasi darat secara mentah pada layanan laut. Karakteristik transportasi laut memiliki sejumlah risiko dan kebutuhan khusus yang harus masuk dalam perencanaan sejak awal.

Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian antara lain keselamatan pelayaran, kondisi cuaca, kompetensi awak kapal, perawatan armada, perizinan, hingga kesiapan dermaga. Seluruh faktor tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan layanan transportasi laut berjalan aman dan berkelanjutan.

Selain aspek keselamatan, Al Fatih meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan perencanaan bisnis secara transparan. Perencanaan tersebut diperlukan agar pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu dapat berjalan efisien dan tidak justru menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, terdapat sejumlah komponen yang perlu dihitung secara jelas dalam perencanaan tersebut, mulai dari kebutuhan anggaran hingga kondisi aset kapal. Biaya operasional dan pemeliharaan armada serta besaran subsidi yang diperlukan untuk setiap penumpang juga harus menjadi bagian dari kajian.

Al Fatih menilai Pemprov DKI Jakarta tidak harus mengoperasikan seluruh armada transportasi laut secara mandiri. Pemerintah dapat membuka ruang bagi operator transportasi laut yang memiliki kompetensi, dengan tetap menerapkan standar keselamatan dan pelayanan yang ketat.

Di sisi lain, Transjakarta dapat mengambil peran sebagai integrator layanan transportasi. Integrasi tersebut mencakup konektivitas antarmoda, jadwal perjalanan, sistem tiket, tarif, hingga standar pelayanan sehingga mobilitas warga Kepulauan Seribu dapat terhubung dengan sistem transportasi Jakarta secara lebih mudah.

Ia menegaskan keberhasilan kebijakan pengalihan pengelolaan tidak seharusnya diukur berdasarkan perubahan institusi yang menangani transportasi. Ukuran utamanya adalah sejauh mana masyarakat Kepulauan Seribu merasakan peningkatan kualitas layanan dalam aktivitas sehari-hari.

"Ukurannya sederhana. Tepat waktu, aman, nyaman, dan terjangkau," pungkas Al Fatih.

Dengan demikian, pengalihan pengelolaan transportasi laut ke Transjakarta diharapkan menjadi momentum untuk membangun sistem mobilitas Kepulauan Seribu yang lebih terintegrasi dengan Jakarta. DPRD DKI Jakarta meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.