13 Ruas Jalan Nasional di Aceh Sudah Fungsional, Kementerian PU Kebut Pemulihan Pascabencana

JAKARTA– Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus tancap gas memulihkan infrastruktur jalan dan jembatan di Aceh yang rusak akibat bencana akhir 2025 lalu. Langkah cepat ini dilakukan agar mobilitas warga dan roda ekonomi di wilayah terdampak segera kembali normal.

“Bencana tidak boleh menghentikan aktivitas masyarakat. Kami pastikan infrastruktur yang rusak segera ditangani agar konektivitas pulih dan ekonomi bisa bergerak lagi,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Sabtu (26/7).

Bencana pada akhir November 2025 akibat curah hujan ekstrem dan Siklon Tropis Senyar menyebabkan kerusakan besar di Aceh. Tercatat 46 ruas jalan nasional terdampak yang meliputi lintas timur, lintas tengah, lintas barat, dan lintas penghubung. Rinciannya, 15 ruas jalan nasional sempat putus, 16 dari 23 jembatan nasional putus, ditambah 362 titik longsor dan 37 titik banjir.

Hasil penanganan hingga 23 Juli 2026 menunjukkan progres signifikan. Dari 15 ruas jalan nasional yang putus, 13 ruas sudah fungsional sementara. Dua ruas lainnya saat ini masih bisa dilalui melalui jalur alternatif yang disiapkan.

Untuk jembatan, dari 16 jembatan nasional yang putus, 14 jembatan sudah berfungsi kembali melalui penanganan darurat. Sementara dua jembatan lainnya dilayani melalui jalan alternatif.

Guna mempercepat akses, Kementerian PU bersama TNI dan kontraktor telah memasang 12 unit Jembatan Bailey di titik-titik prioritas. Jembatan darurat ini menjadi solusi cepat agar masyarakat tidak terisolasi.

Tidak berhenti di penanganan darurat, Kementerian PU juga menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Penanganan dilakukan lewat skema Design and Build di berbagai koridor jalan nasional Aceh. Proyek ini ditargetkan rampung bertahap pada 2026 dan 2027.

Selain jalan nasional, Kementerian PU juga mendukung pemulihan infrastruktur di 18 kabupaten/kota di Aceh. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk menetapkan ruas prioritas agar mobilitas masyarakat dan pemulihan daerah terdampak bisa berjalan lebih cepat.

“Pemerintah hadir bukan hanya saat tanggap darurat. Kami akan terus mendampingi sampai proses pemulihan selesai, sehingga masyarakat Aceh bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman,” tegas Dody.