Pemprov DKI Jakarta Beri Ruang Seluas-luasnya untuk Penuhi Hak Anak

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmen memberikan ruang kesempatan seluas-luasnya untuk memenuhi hak-hak anak, antara lain hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, dan hak perlindungan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ujang Harmawan yang mewakili Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan berbagai program yang berpihak pada anak pun dihadirkan dalam mendukung hak anak antara lain penyediaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) berjumlah 324 yang tersebar di 44 kecamatan, program wajib belajar 13 tahun, dan layanan daycare.

"Program ini tentunya dapat memberikan ruang kesempatan bagi anak-anak Jakarta untuk dapat memenuhi hak-hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi," kata Ujang di Stasiun LRT Jakarta Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Sabtu.

Berbagai program lain yang dihadirkan, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Program Pemutihan Ijazah, program Sekolah Swasta Gratis di 103 sekolah, dan Pusat Perlidungan Perempuan dan Anak yang beroperasi selama 24 jam. 

Ujang pun mengapresiasi BUMD di Jakarta, termasuk yang bergerak dalam bidang layanan transportasi, yang ikut serta memenuhi hak anak melalui penyediaan sarana, seperti ruang baca anak, ruang Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA), dan ruang laktasi.

"Apresiasi kepada PT LRT Jakarta sebagai mitra strategis, salah satu BUMD yang ada di DKI untuk berkolaborasi menunjukkan hak pemenuhan hak anak. Selain ruang baca untuk anak dan para penumpang LRT, ada yang namanya ruang SAPA untuk perempuan dan anak," tutur Ujang.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang menyiapkan fasilitas untuk memeriahkan dalam rangka hari Anak Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026.

"Kota yang maju adalah kota yang mampu memastikan setiap anak tumbuh sehat aman bahagia dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang," pungkas Ujang.