DPR Minta Anggaran Kementerian UMKM Agar Tepat Sasaran

JAKARTA – Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Komisi VII juga mendorong agar setiap belanja negara memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menilai keberhasilan Kementerian UMKM mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan tidak mudah. Harapannya, ke depan tidak hanya realisasi anggaran yang terus meningkat, tetapi setiap anggaran benar-benar memberikan dampak untuk pemberdayaan UMKM,” kata Rahayu, Rabu (15/7).

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan Kementerian UMKM merealisasikan anggaran sebesar Rp425,65 miliar. Atau 97,36 persen dari pagu Rp437,21 miliar pada 2025.

Capaian tersebut menempatkan Kementerian UMKM di peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi. Menurut Maman, efektivitas penggunaan anggaran tercermin dari sejumlah capaian program.

Sepanjang 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp270 triliun kepada 2,75 juta debitur. Dengan Rp163,9 triliun di antaranya mengalir ke sektor-sektor produktif.

Selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat daya saing UMKM melalui fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi, pembinaan kewirausahaan. Dan juga pengembangan 753 inkubator bisnis yang membina 8.661 usaha rintisan.

Hal tersebut sebagai bagian dari target mencetak 10 juta wirausaha baru pada 2029. Kementerian UMKM juga memperluas peluang pasar dengan melibatkan 57.600 pelaku UMKM sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami juga akan memperkuat akses ekspor. Serta mengembangkan holding UMKM di sektor kuliner, pertanian dan perkebunan, beauty and wellness, serta olahraga,” ujar Maman. ils/I-1