Bupati Karawang Pastikan Lokasi Koperasi Merah Putih Sesuai Tata Ruang Wilayah.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan titik atau lokasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di daerahnya sejalan dengan ketentuan dan tidak melanggar tata ruang wilayah.

"Insya Allah semuanya (pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) di Karawang clear," kata bupati saat menerima kunjungan kerja Kementerian Koperasi terkait dengan uji petik verifikasi dan validasi pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Karawang, Selasa.

Ia menyampaikan seluruh lokasi pembangunan KDMP telah melalui proses yang telah ditentukan, dan tidak melanggar rencana tata ruang wilayah.

"Alhamdulillah, pembangunan KDMP di Karawang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Pembangunannya juga tidak ada di lokasi yang tidak semestinya, seperti di tengah bukit atau di tengah sawah," katanya.

Bupati mengaku bangga karena Karawang menjadi salah satu daerah yang dipilih sebagai lokasi uji petik dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.

Hal tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan Karawang dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi desa.

Menurut dia, Karawang memiliki 297 desa dan 12 kelurahan yang menjadi sasaran pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Hingga saat ini, progres pembangunan fisik telah mencapai 18 persen, sebanyak 26 persen masih dalam tahap pengerjaan, dan 46 persen lainnya akan segera direalisasikan.

Pemerintah Kabupaten Karawang terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kodim 0604/Karawang, untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, ujar dia.

“Kami berkomitmen mengawal pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar dapat segera beroperasi dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa," katanya.

Bupati juga memastikan bahwa seluruh lokasi pembangunan gerai maupun pergudangan koperasi telah memenuhi aspek legalitas lahan, bukan lahan sengketa.