Defisit APBN 2026 Berpotensi Membengkak, Purbaya Ungkap Proyeksinya

JAKARTA – Defisit APBN mencerminkan kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan yang berhasil dihimpun.

Dalam batas yang terukur, defisit dapat menjadi instrumen fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan pembangunan dan program prioritas.

Namun, pengelolaannya harus tetap disiplin agar tidak meningkatkan beban utang secara berlebihan, sehingga keberlanjutan fiskal, kepercayaan investor, dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam APBN 2026, defisit ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.

“Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85 persen terhadap PDB,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7).

Pelebaran defisit dipengaruhi oleh progres penyaluran belanja negara yang diperkirakan melampaui target yang telah ditetapkan.

Kementerian Keuangan memproyeksikan belanja negara akan terealisasi sebesar Rp3.942,4 triliun, setara 102,6 persen dari target awal Rp3.842,7 triliun.

Percepatan belanja lebih besar terjadi pada belanja pemerintah pusat yang diperkirakan tersalurkan sebesar Rp3.245,5 triliun pada akhir tahun, setara 103 persen dari target awal Rp3.149,7 triliun.

Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) diperkirakan mencapai Rp1.630,4 triliun atau 107,9 persen dari pagu Rp1.510,5 triliun. Sementara belanja non-K/L diproyeksikan mencapai Rp1.615,1 triliun atau 98,5 persen dari Rp1.639,2 triliun.

Sedangkan realisasi transfer ke daerah diperkirakan hampir menyamai target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp696,9 triliun atau 100,6 persen dari target Rp693 triliun.

Selain belanja negara, pendapatan negara juga diperkirakan melampaui target APBN 2026, dengan proyeksi Rp3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari pagu Rp3.153,6 triliun.

Penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.631,4 triliun atau 97,7 persen dari pagu Rp2.693,7 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp2.310,8 triliun (98 persen dari pagu Rp2.357,7 triliun) serta kepabeanan dan cukai Rp320,6 triliun (95,4 persen dari pagu Rp336 triliun).

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan melampaui target awal dengan nilai Rp575,1 triliun atau 125,2 persen dari pagu Rp459,2 triliun.

Dengan proyeksi itu, keseimbangan primer diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp152,1 triliun, lebih tinggi dari target awal APBN 2026 senilai Rp89,7 triliun.