Kemendagri Minta Kepala Daerah Jaga Tren Penurunan Indeks Perkembangan Harga

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) terus menjaga tren penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) melalui penguatan pengendalian harga pangan. Meski kondisi inflasi nasional mulai menunjukkan perbaikan, daerah diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah komoditas yang masih mengalami kenaikan harga.

Permintaan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7). Menurutnya, pengendalian harga pangan harus tetap menjadi prioritas agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Yang kita lakukan sehari-hari adalah fokus makanan, minuman, dan tembakau. Tentunya kita tidak berpuas diri, tetap kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar makanan, minuman, dan tembakau ini tidak terjadi kenaikan-kenaikan yang signifikan," ujar Tomsi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Hingga 3 Juli 2026, tercatat hanya delapan provinsi yang masih mengalami kenaikan IPH, satu provinsi berada pada kondisi relatif stabil, sedangkan 29 provinsi lainnya telah mencatatkan penurunan indeks perkembangan harga.

Meski demikian, BPS mengingatkan masih terdapat sejumlah komoditas yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Beras dan minyak goreng menjadi dua komoditas yang masih memiliki tingkat harga relatif tinggi di sejumlah wilayah sehingga berpotensi memengaruhi laju inflasi.

Selain itu, bawang putih tercatat mengalami inflasi sebesar 6,88 persen pada Juni 2026. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya biaya impor akibat penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, yang berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.

Di sisi lain, sejumlah komoditas pangan mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Harga cabai merah, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, serta telur ayam ras dilaporkan mengalami tren yang semakin stabil sehingga turut membantu menekan tekanan inflasi di berbagai daerah.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Tomsi meminta pemerintah daerah yang masih mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional segera melakukan evaluasi bersama Badan Pusat Statistik di daerah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan harga sekaligus menentukan strategi pengendalian yang lebih efektif.

"Kalau memang masih belum terlalu paham, tolong BPS setempatnya diundang. Diajak diskusi bagian mana lagi yang harus kita perbaiki sehingga harga-harga ini dapat terkendali dengan baik," tegasnya.

Tomsi menjelaskan bahwa tingkat inflasi nasional secara year-on-year pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen. Sementara itu, inflasi year-to-date hingga periode yang sama berada di angka 1,79 persen.

Ia menambahkan, kenaikan inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh kelompok bahan pangan, tetapi juga sektor transportasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Selain itu, kelompok perawatan pribadi turut memberikan andil terhadap inflasi karena terdampak kenaikan harga emas dunia.

Menurut Tomsi, pemerintah akan terus memusatkan perhatian pada pengendalian harga pangan karena sektor tersebut masih dapat diintervensi secara langsung melalui berbagai kebijakan di tingkat daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Di akhir arahannya, Tomsi berharap seluruh pemerintah daerah memanfaatkan data yang disediakan BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi. Dengan koordinasi yang semakin kuat dan intervensi yang tepat sasaran, tren penurunan Indeks Perkembangan Harga di berbagai daerah diharapkan dapat terus berlanjut.