Dukung Program Pusat, Pemprov DKI Jakarta Bakal Bangun Sekolah Rakyat Berasrama

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendukung pengembangan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Open House Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, Jumat (3/7).

Menurut Pramono, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran penting dalam membuka kesempatan hidup yang lebih baik bagi generasi muda. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat berbagai program pendidikan yang berpihak kepada masyarakat agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas.

"Tidak ada yang boleh tertinggal dalam memperoleh manfaat pembangunan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membuka harapan bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik," ujar Gubernur Pramono.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program bantuan pendidikan yang telah berjalan di Jakarta sepanjang 2026. Pemprov DKI Jakarta menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2026 kepada 707.477 peserta didik, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 15.825 mahasiswa, serta Program Pemutihan Ijazah Tahap I bagi 2.026 peserta didik.

Selain itu, sebanyak 90 siswa yang menempuh pendidikan di SRMA 10 Jakarta Selatan juga tetap memperoleh manfaat dari program KJP Plus. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memastikan peserta didik tetap mendapatkan dukungan pembiayaan pendidikan meski mengikuti program Sekolah Rakyat.

Pramono menilai keberadaan Sekolah Rakyat menjadi peluang besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperbaiki masa depan melalui pendidikan. Ia mengaku memiliki pengalaman pribadi mengenai pentingnya bantuan pendidikan sehingga memahami manfaat besar yang diberikan program tersebut kepada masyarakat.

"Saya merasakan sendiri bagaimana pentingnya bantuan pendidikan. Kalau dulu saya tidak mendapatkan beasiswa, mungkin saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena itu, saya percaya Sekolah Rakyat akan menjadi investasi jangka panjang bagi anak-anak Indonesia," katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden RI, Pramono juga menyatakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji penyediaan lahan seluas lima hingga delapan hektare. Lahan tersebut direncanakan digunakan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat berasrama yang mampu menampung sekitar 1.000 siswa di wilayah Jakarta.

Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki karakter kuat, prestasi yang baik, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Kehadiran sekolah berasrama juga diharapkan memberikan lingkungan belajar yang lebih optimal bagi peserta didik.

"Jika memungkinkan, kami akan menyiapkan lahan sekitar lima hingga delapan hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat berasrama bagi sekitar 1.000 siswa di Jakarta. Kami berharap sekolah ini dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan memiliki masa depan yang lebih baik," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan Pemprov DKI Jakarta terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.

"Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur Pramono Anung yang selama ini terus berkolaborasi agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik. Kami juga menyambut baik kesiapan Pemprov DKI untuk mendukung tambahan sekolah rintisan yang dapat menampung sekitar 1.000 siswa di Jakarta," katanya.

Saifullah menjelaskan bahwa pada tahap awal pelaksanaan, Sekolah Rakyat di Jakarta memanfaatkan sejumlah aset pemerintah yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyelenggaraan sekolah dapat berjalan lebih cepat sambil menyiapkan pembangunan fasilitas permanen.

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan sekitar 10 lokasi sebagai sekolah rintisan di Jakarta. Delapan lokasi di antaranya sedang menjalani proses renovasi, termasuk gedung milik Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Pejompongan serta lokasi lain di kawasan Marunda dan Curug.

Ia menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan belajar yang layak sekaligus memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan.