Pertamina dan KKP Berkolaborasi Perkuat Pasokan BBM Nelayan Dukung Perikanan Nasional

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) dalam mendukung pengembangan kampung Nelayan Merah Putih melalui penyediaan dan penyaluran BBM di sentra nelayan, kampung nelayan, dan pelabuhan perikanan. 

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/7), mengatakan sinergi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan ketersediaan energi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat produktivitas sektor perikanan nasional.

Menurut dia, penyediaan energi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi pesisir.

"Bagi Pertamina Patra Niaga, energi menjadi fondasi yang menggerakkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kami mendukung penuh pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi pesisir," ujarnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KP Lotharia Latif dengan Mars Ega di Jakarta, Kamis.

Sebagai Subholding Downstream Pertamina, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan layanan energi hadir hingga ke pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Saat ini, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 416 SPBU nelayan di berbagai wilayah Indonesia sebagai infrastruktur energi yang mendukung aktivitas melaut dan memperluas akses BBM bagi sektor perikanan. 

"Melalui kolaborasi ini, kami siap memastikan layanan energi yang andal untuk mendukung operasional Kampung Nelayan Merah putih, sehingga mampu berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir," ujarnya.

Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koperasi, Pertamina berharap dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, sekaligus mendukung implementasi Astacita melalui penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, kementerian/lembaga lain terkait, pemerintah daerah, BUMN, serta para mitra pembangunan. Ant