Pemkot Tangerang Ingatkan Petugas Sensus BPS Harus Pakai Atribut dan Tanda Pengenal Resmi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha, dapat memastikan petugas sensus yang mereka akan melakukan pendataan dapat menunjukkan identitas resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Pastikan petugas mengenakan atribut resmi dan membawa tanda pengenal yang diterbitkan oleh BPS," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Mugiya Wardhany di Tangerang Selasa.

Sesuai pedoman pelaksanaan sensus ekonomi 2026, ia mengatakan setiap petugas wajib mengenakan tanda pengenal resmi dan rompi bertuliskan Sensus Ekonomi 2026 saat melakukan pendataan. Kedua atribut tersebut menjadi ciri utama petugas resmi di lapangan.

Selain itu, masyarakat juga diimbau menerapkan prinsip TIR, yaitu terima petugas sensus ekonomi 2026, isi data dengan benar, dan rahasia terjaga. Seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Sensus Ekonomi bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Data yang dikumpulkan hanya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan statistik dan perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas resmi BPS," kata Mugiya.

Perlu diketahui pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas BPS akan mendatangi masyarakat dan pelaku usaha secara langsung, khususnya bagi yang belum mengisi data secara mandiri melalui sistem daring.

Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.

"Pendataan mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga usaha besar di seluruh Indonesia," ujar dia.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan bahwa Pemkot Tangerang siap mendukung dan mengawal pelaksanaan sensus agar berjalan lancar, termasuk melalui koordinasi dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW.

“Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang sangat penting karena menghasilkan data dan informasi yang menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang mendukung penuh pelaksanaannya dan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif,” ujar Sachrudin.