Pemerintah Diminta Perluas Kredit Produktif

Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga iklim investasi, memperkuat kepastian usaha, serta menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat.

Jakarta – Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif sekaligus mempercepat reformasi ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga. Langkah tersebut dinilai penting mengingat arah pembiayaan perbankan mulai bergeser dari sektor konsumsi menuju sektor yang memiliki nilai tambah lebih besar bagi perekonomian.

Lembaga riset NEXT Indonesia Center menilai perubahan arah penyaluran kredit tersebut menjadi sinyal positif karena menunjukkan fungsi intermediasi perbankan mulai lebih banyak mendukung investasi dan ekspansi usaha. Namun, agar tren tersebut berkelanjutan, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga iklim investasi, memperkuat kepastian usaha, serta menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat.

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko mengatakan saat ini perbankan semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan dengan mempertimbangkan prospek usaha, kualitas risiko, serta kontribusi sektor terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Ini sinyal positif. Saat ini bank tidak hanya melihat besarnya kebutuhan pembiayaan, tetapi juga mempertimbangkan prospek usaha, kualitas risiko, dan potensi sektor tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan mulai lebih banyak mengalir ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah," ujarnya, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta, Minggu (28/6).

Berdasarkan laporan "Sektor Usaha Favorit Perbankan", outstanding kredit bank umum terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Hingga April 2026, total kredit bank umum mencapai 8.755 triliun rupiah, terdiri atas 6.454 triliun rupiah kredit kepada sektor ekonomi produktif dan 2.301 triliun rupiah kredit nonsektor ekonomi atau konsumsi rumah tangga.

Laporan tersebut juga menunjukkan perubahan komposisi penggunaan kredit. Kredit investasi menjadi motor utama pertumbuhan dengan kenaikan 19,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan kredit modal kerja yang tumbuh 6,04 persen maupun kredit konsumsi 6,13 persen.

Menurut Christiantoko, kondisi tersebut mencerminkan semakin besarnya pembiayaan yang diarahkan untuk pembangunan aset produktif, ekspansi usaha, dan investasi jangka panjang. Lima sektor yang menjadi tujuan utama ekspansi kredit saat ini meliputi konstruksi, pengadaan listrik dan gas, aktivitas profesional dan perusahaan, real estat, serta sektor kesehatan dan aktivitas sosial.

Perlu Reformasi

Di sisi lain, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai penguatan sektor produktif tidak akan optimal tanpa pembenahan model bisnis UMKM. Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi mengatakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional harus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Sebagai tulang punggung ekonomi, sektor UMKM perlu diperkuat agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus meningkat," kata Hery di Jakarta.

Hasil penelitian Perbanas menunjukkan sekitar 88 persen UMKM informal belum mengakses kredit perbankan karena masih mengandalkan modal sendiri dalam menjalankan usaha. Bahkan, hingga Februari 2026, kredit UMKM masih mengalami kontraksi sekitar 0,47 persen secara tahunan, berbeda dengan tren kredit perbankan secara umum yang masih tumbuh positif.

Menurut Perbanas, kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformasi ekosistem pembiayaan UMKM. Pemerintah didorong memperkuat pendampingan pelaku usaha dalam pembukuan sederhana, digitalisasi transaksi, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, serta mendorong formalisasi usaha agar lebih mudah memperoleh akses pembiayaan.