Sebanyak 1.812 Petugas Sensus Ekonomi 2026 Siap Lakukan Pendataan di Jakarta Timur

JAKARTA – Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, melepas sebanyak 1.812 petugas Sensus Ekonomi 2026 wilayah Jakarta Timur di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026). Pelepasan petugas secara simbolis ditandai dengan pemakaian rompi dan pengalungan tanda pengenal kepada perwakilan peserta.

Dalam sambutannya, Munjirin menyampaikan bahwa para petugas nantinya akan melaksanakan pendataan langsung ke lapangan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat di wilayah Jakarta Timur. Ia menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah dimulai sejak 15 Juni 2026.

Ia mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.

"Semua masyarakat yang didatangi petugas Sensus Ekonomi agar diterima dengan baik serta memberikan data yang sebenarnya, tidak ada yang ditutupi, dan seluruh informasi disampaikan apa adanya," ujar Munjirin.

Munjirin juga berharap seluruh petugas sensus dapat menjaga etika, sopan santun, dan profesionalisme selama bertugas di lapangan. Menurutnya, pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi faktor penting agar proses pendataan berjalan lancar.

"Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melalui jajaran kecamatan, kelurahan, suku dinas, serta suku badan terkait juga saya mohon dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar petugas sensus dapat diterima dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Timur, Widiastuti, mengatakan jumlah petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Timur mencapai 1.812 orang, terdiri atas 1.609 petugas pendata lapangan dan 203 petugas pengawas lapangan.

Menurutnya, pencanangan dan pelepasan petugas oleh Wali Kota menjadi motivasi tersendiri bagi para petugas yang nantinya menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

"Kami berharap pencanangan oleh Bapak Wali Kota ini dapat meningkatkan semangat seluruh petugas. Di lapangan tentu banyak tantangan yang dihadapi, namun dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pendataan sehingga seluruh pelaku ekonomi dapat terdata dengan baik dan memperoleh respons positif dari masyarakat Jakarta Timur," kata Widiastuti.

Ia menambahkan, seluruh petugas diminta bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh BPS Jakarta Timur, serta menjalankan tugas secara profesional dan amanah.

"Kami ingin memotret kondisi ekonomi apa adanya. Karena itu petugas harus bekerja secara profesional dan amanah, tidak melebihkan ataupun mengurangi data yang diperoleh di lapangan," ujarnya.

Widiastuti juga mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi dengan menerima petugas dan memberikan informasi yang benar.

"Hasil sensus ini nantinya akan menjadi gambaran kondisi ekonomi Jakarta Timur dan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyusun kebijakan pembangunan selama 10 tahun mendatang," tutupnya.