Foto: Audiensi KNRA dengan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR

Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR/Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah), Cucun Ahmad Syamsurijal (kedua kanan), Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi aias Titiek Soeharto (kedua kiri) Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari (kanan) dan Alex Indra Lukman (kiri) menerima audiensi Perwakilan Koalisi Nasional Reformasi Agraria (KNRA), Masyarakat Adat dan Petani, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6). Dalam audiensi tersebut KNRA, Masyarakat Adat dan Petani meminta agar DPR segera mendesak Pencabutan ijin HGU dan HGB terhadap perusahaan yang bersinggungan dengan tanah adat dan penduduk asli, meminta Pemerintah membuat kebijakan untuk mengeluarkan kawassan pemukiman rakyat dari Kawasan hutan, dorong penyelesaian konflik yang terjadi di sektor agraria, kelautan, dan sumber daya alam secara berkeadilan serta hentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap pejuang Reforma Agraria.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kanan), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kedua kanan) menerima audiensi Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) serta perwakilan petani, buruh tani, masyarakat adat, dan nelayan di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) serta perwakilan petani, buruh tani, masyarakat adat, dan nelayan di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN KNARA) Wahida Baharuddin (kanan) bersama Masyarakat Adat dan Petani menyampaikan keluhan dan tuntutannya saat beraudiensi dengan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR  di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6).