Jakarta Dapat Menjadi Model Pelayanan secara Nasional dalam Gerai MPP

JAKARTA – Sebagai ibu kota negara, pelayanan Jakarta utamanya di MPP dapat menjadi contoh nasional. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini mengatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jakarta bisa menjadi etalase pelayanan publik nasional karena mampu menghadirkan layanan terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda yang lain," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menilai MPP Jakarta telah menjalankan konsep pelayanan omnichannel sebagaimana kebijakan Kementerian PAN-RB yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan melalui berbagai kanal, mulai dari tatap muka, layanan jemput bola, anjungan pelayanan mandiri, hingga layanan digital.

Rini kemudian menyoroti kecepatan penyelesaian sejumlah layanan di MPP Jakarta. Ia menyebut ada layanan yang dapat diselesaikan sekitar 15 menit dengan sistem antrean yang tertata.

Meski demikian, dia mendorong agar layanan yang masih membutuhkan waktu lebih panjang terus disederhanakan. “Kita berharap bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, masyarakat mendapatkan layanan atau kepastian layanan yang betul-betul tuntas,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan MPP Jakarta merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik di Jakarta.

MPP tidak hanya menyatukan berbagai layanan dalam satu gedung, tetapi juga mendorong perubahan cara kerja birokrasi agar lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat nyata dari reformasi birokrasi. Tidak hanya mudah dalam mengurus izin atau dokumen, tetapi juga tumbuh keyakinan bahwa pemerintah hadir dengan pelayanan yang profesional dan berintegritas,” ujar Heru.

DPMPTSP Provinsi Jakarta akan terus meningkatkan kualitas layanan sesuai arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung agar masyarakat memperoleh kepastian proses, sementara pelaku usaha mendapat kemudahan dalam mengurus perizinan.

Menurut Heru, pelayanan publik yang cepat dan pasti juga berperan penting dalam memperkuat iklim investasi di Jakarta.

Kemudahan perizinan dan layanan investasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.