Berikut 9 Program Akses Keuangan yang Disiapkan Pemprov DKI di 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dalam rapat pleno di Balai Kota Jakarta, Rabu (13/5). Program tersebut mencakup sembilan agenda utama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang inklusif.

Dalam arahannya, Pramono menegaskan seluruh program TPAKD harus berkontribusi langsung terhadap target makro pembangunan Jakarta. Fokus utama diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan rasio gini, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Dalam kondisi ekonomi saat ini, seluruh potensi yang dapat menggerakkan ekonomi harus kita optimalkan," ujar Pramono.

Ia menjelaskan, sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, Pemprov DKI Jakarta menaruh perhatian besar pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan industri kreatif, serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Pramono juga menyoroti dua agenda penting yang dinilai perlu diintegrasikan dalam program TPAKD 2026. Pertama, pengelolaan sampah melalui skema insentif berbasis keuangan bagi hotel, restoran, kafe, hingga rumah tangga yang mampu mengelola sampah dengan baik.

Kedua, pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan momentum penurunan jumlah RW kumuh di Jakarta. Menurutnya, kelompok masyarakat seperti PKK, Jumantik, Dasawisma, hingga kelompok perempuan perlu diperkuat melalui dukungan akses keuangan.

"Jumlah RW kumuh di Jakarta turun sangat signifikan sejak 2017 hingga 2025. Momentum ini perlu didukung TPAKD melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya kader PKK, Jumantik, Dasawisma, dan kelompok perempuan lainnya," katanya.

Pramono juga menekankan pentingnya penguatan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah. Selain itu, dukungan terhadap UMKM dinilai penting agar pelaku usaha kecil dapat naik kelas melalui akses kredit, pembiayaan, dan digitalisasi sistem pembayaran.

"UMKM juga harus menjadi perhatian utama, khususnya pelaku UMKM di pasar rakyat dan sektor informal," tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen mendukung pengembangan Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri kreatif nasional. Penguatan peran BUMD serta pengembangan program Jakarta Entrepreneur disebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Sepanjang 2025, TPAKD mencatat sejumlah capaian signifikan. Program Level-Up Jakarta Entrepreneur berhasil menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 4.660 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp117,63 miliar.

Sementara itu, program pengembangan ekosistem ekonomi kreatif menyalurkan pembiayaan kepada 531 UMKM Jakpreneur senilai Rp26,59 miliar. Pendanaan produksi film juga diberikan kepada dua rumah produksi dengan nilai mencapai Rp4,3 miliar.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga melampaui target dengan realisasi mencapai 119,08 persen melalui pembukaan lebih dari 341.703 rekening pelajar di lebih dari 675 sekolah di Jakarta.

Adapun sembilan program utama TPAKD 2026 meliputi:

1. Pengembangan ekonomi kreatif
2. Level-Up Jakarta Entrepreneur
3. Digitalisasi keuangan inklusif
4. Ekosistem keuangan inklusif Kepulauan Seribu 
5. Penguatan keuangan syariah melalui EPIKS
6. Perluasan rekening pelajar program KEJAR
7. Edukasi keuangan melalui GENCARKAN, 
8. Pengembangan ekonomi hijau 
9. Penguatan infrastruktur TPAKD melalui penyusunan peta jalan 2026-2030.

Rapat pleno tersebut turut dihadiri jajaran Pemprov DKI Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan Jabodebek, Bank Indonesia DKI Jakarta, kepala perangkat daerah, hingga direksi BUMD sebagai bentuk penguatan komitmen lintas sektor dalam memperluas akses keuangan masyarakat.