Gubernur Khofifah Ajak Warga Jatim Siap Siaga Hadapi Kemarau Ekstrem

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau ekstrem akibat fenomena El Nino pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026.

"Di peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana kali ini, mari bersama-sama memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi," kata Khofifah
di Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2026 di Surabaya, Minggu (26/4).

Ia menekankan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menekan risiko dan dampak bencana, sehingga langkah antisipatif harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berbasis data.

Selaras temanya Siap untuk Selamat: Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana, seluruh daerah diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau.

Tak hanya pemerintah daerah, masyarakat juga diimbau berperan aktif dalam pencegahan bencana.

Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah tanpa pengawasan, menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan potensi bencana kepada pemerintah setempat.

"Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," katanya.

Sinergi pemerintah dan masyarakat dinilai efektif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, tercermin dari tren penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur.

IRB Jatim tercatat 117,26 pada 2021, turun menjadi 108,69 pada 2022, 101,65 pada 2023, dan 95,75 pada 2024, naik menjadi 108,36 pada 2025.

“Untuk tahun 2025, mengapa naik lagi, karena ada perubahan variabel Hazard/Bahaya (H) dan Vulnerability/Kerentanan (V) dalam Surat BNPB Nomor B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Timur. Namun, sejatinya setiap tahun kita terus menurunkan indeks risiko bencana di Jatim,” katanya.

IRB merupakan indikator yang mengukur tingkat risiko bencana berdasarkan bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan IKD adalah Indeks Ketahanan Daerah.

Jawa Timur memiliki potensi bencana beragam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, hingga karhutla.

Penanggulangan dilakukan terpadu melalui analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.

Data menunjukkan 92 hingga 97 persen kejadian bencana di Jawa Timur periode 2022–2025 merupakan bencana hidrometeorologi, yakni bencana yang dipengaruhi faktor cuaca dan iklim.

“Respons kita tidak boleh biasa-biasa saja. Tidak hanya reaktif, tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data,” ujarnya.

Pada triwulan pertama 2026, tercatat 121 kejadian bencana di Jawa Timur, didominasi angin kencang sebanyak 82 kejadian dan banjir 27 kejadian, yang berdampak pada kerusakan infrastruktur dan puluhan ribu kepala keluarga.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua dan bersama kita lakukan antisipasi,” ujarnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 di Jawa Timur mulai Mei di sekitar 56,9 persen wilayah, dengan puncak Agustus mencakup 70,9 persen wilayah dan periode kritis hingga 72,5 persen wilayah. Durasi kemarau diperkirakan mencapai 220 hingga 240 hari.

Khofifah mengajak seluruh elemen memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.