BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang 4 Meter hingga 29 Maret

JAKARTA - BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi hingga empat meter di perairan selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Peringatan dini ini berlaku hingga 29 April 2026, termasuk Samudra Hindia barat Sumatra dan Laut Arafura.

Melansir BMKG, kondisi tersebut dipicu pola angin yang cukup kuat di wilayah perairan Indonesia bagian utara dan selatan. Arah angin di utara bergerak dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 4–20 knot.

Sementara itu, wilayah selatan dipengaruhi angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Arafura yang berkontribusi pada peningkatan tinggi gelombang.

Kondisi tersebut menyebabkan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Indonesia. Wilayahnya meliputi Samudra Hindia barat Aceh, Mentawai, Nias, Bengkulu, hingga Laut Flores dan Laut Banda.

Selain itu, Laut Arafura, Laut Maluku, serta Samudra Pasifik utara Papua juga menunjukkan peningkatan aktivitas gelombang laut. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pelaku aktivitas laut di wilayah tersebut.

Untuk kategori lebih tinggi, gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Indonesia. Area tersebut mencakup Samudra Hindia selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur.

BMKG mengingatkan kondisi gelombang tinggi tersebut dapat meningkatkan risiko keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal berukuran kecil hingga menengah. Perencanaan aktivitas melaut perlu mempertimbangkan perkembangan cuaca dan kondisi gelombang secara berkala.

Perahu nelayan berisiko saat kecepatan angin mencapai 15 knot dengan gelombang setinggi 1,25 meter. Kapal tongkang berisiko pada angin 16 knot dan gelombang 1,5 meter, sedangkan kapal ferry pada 21 knot dan 2,5 meter.

Masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi laut yang berpotensi berubah secara cepat. Antisipasi diperlukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan maupun gangguan aktivitas di wilayah pesisir. ils/I-1