Menkeu Purbaya Buka Dialog dengan Pengusaha AS, Dorong Investasi dan Kolaborasi Ekonomi

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang dialog langsung dengan para pengusaha Amerika Serikat (AS) untuk membahas hal-hal teknis bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikan saat menghadiri Joint Roundtable di Washington D.C. yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi Indonesia - AS, sekaligus membuka peluang konkret bagi investasi dan kolaborasi sektor swasta AS di Indonesia,” kata Purbaya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (20/4).

Forum tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan perusahaan AS terkemuka dari sektor keuangan, teknologi, energi, dan kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Menkeu memaparkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, strategi kebijakan fiskal dalam merespons dinamika geopolitik.

Pemerintah, lanjut Purbaya, juga berkomitmen memperdalam pasar keuangan, mendorong digitalisasi pembayaran, dan memperkuat ketahanan finansial.

Dalam hal ini, ia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi struktural menuju negara berpendapatan tinggi.

“Reformasi yang konsisten, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta penguatan investasi menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya menjelaskan. 

Selain itu, dalam pertemuan 'G20 1st Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting', Purbaya menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi regulasi serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang saat ini, pelajaran penting yang diambil adalah ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkah-langkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang diimplementasikan jauh sebelum krisis,” kata Bendahara Negara itu.

Ia mengatakan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan merupakan kunci ketahanan energi.

Dalam hal itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha menjadi salah satu reformasi penting yang telah diambil oleh Indonesia.