Presiden Prabowo Soroti Peran Legislatif dalam Visi Indonesia Emas 2045

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri mendampingi Presiden dalam agenda Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4). Forum ini menjadi ruang penguatan kapasitas kepemimpinan legislatif daerah dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut mengusung tema penguatan peran pimpinan DPRD dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Kehadiran pemerintah pusat dalam forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga efektivitas pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto menilai posisi Ketua DPRD sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ia menyebut kehadirannya secara langsung merupakan bentuk perhatian terhadap peran penting legislatif daerah.

"Setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung," ujarnya.

Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya semangat kebangsaan di tengah keberagaman latar belakang peserta. Ia mengingatkan bahwa perbedaan tidak boleh menghambat kerja bersama untuk kepentingan nasional.

"Sebagai anak bangsa, hari ini saya ingin bicara dari hati ke hati, saya ingin bicara apa adanya," jelas Presiden.

Ia menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga sangat bergantung pada kepemimpinan daerah yang solid dan berintegritas. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

Sementara itu, peran Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan ini tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi strategis Kemendagri dalam memastikan tata kelola daerah berjalan efektif.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Ace Hasan Syadzily dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan KPPD berlangsung selama lima hari. Forum ini diikuti oleh ratusan Ketua DPRD dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan nasional.

"KPPD ini telah berlangsung lima hari Bapak Presiden, sejak tanggal 15 sampai dengan esok hari tanggal 19 April 2026," ucap Ace Hasan.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran DPRD dalam mengawal program prioritas nasional di daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah.

Dengan penguatan kapasitas pimpinan DPRD, pemerintah berharap tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.