BUMD Jakarta Didorong Mandiri, Gubernur Pramono: Kurangi Ketergantungan pada APBD

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih mandiri dan ekspansif dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Hal ini ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menutup BUMD Leaders Forum Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di kawasan Candi Bentar Ancol tersebut menjadi momentum konsolidasi antar-BUMD di lingkungan Pemprov DKI. Forum ini diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan bisnis sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Gubernur Pramono menekankan bahwa BUMD tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, diperlukan terobosan pembiayaan dan keberanian untuk memperluas cakupan usaha.

"BUMD Jakarta harus berani melangkah keluar, tidak hanya menjadi 'pemain kandang'. Selama memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan serta daerah, saya persilakan untuk berkembang lebih luas," tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Pemprov DKI mendorong penerapan creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan proyek strategis tanpa membebani fiskal daerah.

Selain aspek keuangan, sinergi antar-BUMD juga menjadi sorotan utama. Gubernur Pramono menilai kolaborasi yang solid dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi.

'Jika komunikasi berjalan dengan baik dan terbuka, berbagai persoalan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat. Ego sektoral harus ditinggalkan karena hanya akan menghambat kemajuan bersama," ujarnya.

Salah satu contoh konkret sinergi yang disoroti adalah integrasi kawasan Ancol dengan Jakarta International Stadium. Konektivitas tersebut diharapkan mampu mengurai persoalan klasik seperti kemacetan dan keterbatasan parkir.

Gubernur Pramono juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan BUMD. Ia meminta seluruh pimpinan perusahaan daerah membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada hasil.

"Budaya kerja dibangun dari contoh nyata. Disiplin, keterbukaan, dan komitmen harus menjadi kebiasaan di setiap BUMD," tuturnya.

Dalam menghadapi dinamika global, termasuk potensi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pangan, BUMD diminta untuk lebih adaptif dan inovatif. Fleksibilitas dalam merespons perubahan menjadi kunci menjaga keberlanjutan usaha.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan komitmen menjaga profesionalisme dalam tata kelola BUMD. Ia memastikan tidak ada intervensi politik dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penunjukan direksi dan komisaris.

Sebagai tindak lanjut, seluruh BUMD diminta melakukan konsolidasi internal selama satu tahun ke depan. Langkah ini mencakup penguatan sistem komunikasi, peningkatan kesehatan perusahaan, serta optimalisasi kinerja organisasi.

"Forum ini saya harapkan menjadi milestone bagi kita semua untuk melangkah lebih baik. Dalam satu tahun ke depan, konsolidasi harus berjalan, komunikasi diperkuat, dan budaya kerja dibangun secara konsisten," tandasnya.

Dengan arah kebijakan tersebut, Pemprov DKI optimistis BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Selain itu, kontribusi BUMD diharapkan semakin signifikan dalam mendukung pembangunan Jakarta secara berkelanjutan.