Mensos Tegaskan Penyaluran Iuran Jaminan Kesehatan Semakin Tepat Sasaran

JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) semakin tepat sasaran. Menurut dia, upaya tersebut berhasil menekan tingkat kesalahan penerima atau inclusion error hingga tersisa 0,34 persen.

Ia menjelaskan, perbaikan dilakukan melalui transformasi data yang dimulai sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Di antaranya pengalihan kepesertaan dari kelompok masyarakat yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan ke kelompok yang membutuhkan.

“Bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Bukan kepada yang paling dulu terdata,” ujar Saifullah dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (15/4).

Ia mengungkapkan, sebelumnya masih ditemukan ketidaktepatan sasaran. Sebagian masyarakat desil 1-5 justru belum menerima PBI-JK, sementara desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima.

Kondisi ini menjadi dasar pemerintah untuk melakukan penyesuaian data secara menyeluruh. Mensos menambahkan, data penerima PBI-JK bersifat dinamis dan diperbarui secara rutin setiap bulan.

Perubahan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti peningkatan kesejahteraan, perpindahan status pekerjaan, hingga kondisi demografis seperti kelahiran dan kematian.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyampaikan Presiden Prabowo menginginkan perapian data nasional dengan satu sumber resmi terpusat. Pemerintah telah menyepakati seluruh data akan bersumber dari BPS dan digunakan sebagai dasar kebijakan lanjutan.

“Bapak Presiden Prabowo memang menginginkan agar data ini dirapikan dan sumbernya satu. Kita di pemerintahan sudah sepakat bahwa datanya akan bersumber dari BPS, semuanya akan berbasis BPS,” ucap dia.

Ia menekankan perhatian pada 50 persen penduduk atau desil satu hingga lima yang akan menjadi fokus kebijakan berikutnya. Dari total 289,06 juta penduduk Indonesia, pembagian dilakukan per sepuluh persen untuk menentukan struktur desil secara menyeluruh. ils/I-1