Kabupaten Bekasi Usulkan 10 Program Prioritas di Musrenbang Jawa Barat Tahun 2027, Ini Daftar Lengkapnya

KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan 10 program pembangunan prioritas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat untuk penyusunan rencana kerja tahun 2027. Di hadapan Gubernur Dedi Mulyadi, Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mendorong sinergi pembiayaan sektor kesehatan, khususnya Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dengan skema sharing anggaran 40 persen dari pemerintah provinsi.

"Kehadiran di forum strategis tingkat provinsi ini untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi sekaligus memperjuangkan berbagai usulan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

Dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui forum Musrenbang RKPD Jawa Barat ini sedikitnya mengajukan 10 usulan program prioritas di antaranya penguatan pembiayaan sektor kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Mengacu Pergub Jawa Barat 62/2015 yang mengatur kepesertaan dan pembiayaan penerima bantuan iuran di Jawa Barat, porsi pembiayaan yang ditanggung pemerintah provinsi ditetapkan sebesar 40 persen sementara 60 persen ditanggung pemerintah kabupaten maupun kota.

"Tahun ini kami mengusulkan kembali skema pembiayaan PBI BPJS sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur tersebut. Semoga pemerintah provinsi dapat menyetujui. Di sektor kesehatan, kami juga mengajukan bantuan 20 unit ambulans untuk didistribusikan ke kecamatan," katanya.

Pihaknya pada forum ini juga mengajukan usulan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan lingkungan sepanjang 38 kilometer untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Menurut ia perbaikan maupun pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat hingga distribusi barang dan logistik.

Di sektor perumahan, Pemkab Bekasi mengajukan program bantuan renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebanyak 420 unit dengan nilai bantuan sebesar Rp40 juta per unit guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta mendukung tercipta lingkungan yang sehat dan layak.

"Program Rutilahu menjadi bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan anggaran dari provinsi, kami optimistis penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih optimal," jelasnya.

Pihaknya juga mengusulkan penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) termasuk pengadaan enam unit dump truck untuk mendukung operasional di lapangan.

Sementara untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan bantuan operasional desa sebesar Rp200 juta per desa bagi 179 desa yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Bantuan operasional desa ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal," katanya.

Asep menegaskan pihaknya akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemangku kepentingan terkait guna memastikan seluruh usulan tersebut dapat terakomodasi dan direalisasikan.

"Kami akan terus berkoordinasi dan mengawal setiap usulan yang telah disampaikan agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan provinsi. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan," ucap dia.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menekankan pentingnya arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melainkan juga menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.

Ia menegaskan pembangunan yang mengabaikan keterkaitan antara manusia dengan alam berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial maupun ekologis, termasuk keterasingan manusia dari lingkungan tempatnya hidup.

"Pembangunan tidak boleh memisahkan manusia dari lingkungannya, karena hal tersebut justru akan melahirkan keterasingan sebagaimana yang terjadi di sejumlah negara maju," ujarnya.

Menurut dia paradigma pembangunan ke depan harus dilandasi oleh kesadaran bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan perlu memperhatikan aspek keberlanjutan serta kelestarian lingkungan.

Dalam perspektif tersebut, manusia tidak hanya berperan sebagai pengguna sumber daya tetapi juga sebagai pengelola yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

"Manusia adalah bagian dari alam sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga keseimbangan, bukan justru mengeksploitasi secara berlebihan. Pembangunan harus menghadirkan harmoni, bukan kerusakan," kata dia.