Antisipasi Kemarau Panjang 2026, Kementerian PU Siapkan Strategi Mitigasi Terpadu

JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah mitigasi terpadu untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang tahun 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal.

Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili oleh Plh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi berdampak pada ketahanan air, pangan, dan lingkungan.

“Musim kemarau tahun 2026 diperkirakan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan memiliki tingkat kekeringan di atas kondisi normal. Kondisi ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan air, pangan, dan lingkungan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/4).

Berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2026 akan bertepatan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada bulan Juli dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50-80%, sehingga musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis di Indonesia. 

Dampak kekeringan diperkirakan akan dirasakan pada berbagai sektor, antara lain penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, serta cadangan air tanah pada sektor sumber daya air. Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam. Sementara pada aspek lingkungan, risiko kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi akan meningkat, khususnya di kawasan gambut. 

Sebagai langkah mitigasi, Kementerian PU menetapkan enam strategi utama, yaitu optimalisasi operasi tampungan air melalui pengaturan alokasi berbasis prioritas dan data real-time, penguatan jaringan irigasi untuk meminimalkan kehilangan air, peningkatan kesiapan sarana dan prasarana agar seluruh peralatan siap operasi, penyesuaian pola tanam sesuai ketersediaan air dan kondisi iklim, percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, dan sumber air alternatif), serta optimalisasi fungsi seluruh bangunan air. 

Adenan menegaskan bahwa mitigasi dampak kemarau ini bukan merupakan pekerjaan sektoral, melainkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tidak dapat menghindari musim kemarau, namun kita dapat memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Antisipasi, kecepatan, dan koordinasi adalah kunci yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menambahkan BMKG siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian PU, khususnya dalam penyediaan data klimatologi untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih tepat.

“Kita harapkan dari segi iklim agar airnya ini tidak too much atau too little. Kalau airnya terlalu banyak akan terjadi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor, dan sebagainya tapi kalau dalam kondisi yang sangat sedikit, akan terjadi bencana hidrometeorologi yang lebih kering seperti karhutla kekeringan, dan lain sebagainya. Semoga kita semua dapat bersatu dalam langkah yang sama dalam mengantisipasi musim kemarau yang datangnya lebih cepat dan lebih panjang,” ujarnya.