Pemkab Natuna Perkuat Komitmen Jadi Kabupaten Ramah Anak, Fokus Perlindungan dan Hak Anak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan daerah yang ramah dan aman bagi anak, melalui berbagai program yang mendukung perlindungan serta pemenuhan hak anak.

Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Natuna Cici Anggresta di Natuna, Jumat, mengatakan pada 2026 pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali melaksanakan penilaian evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak di Natuna.

Penilaian itu sebagai upaya mendorong pemerintah daerah membangun sistem pembangunan berbasis hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya hak anak.

Terdapat sejumlah aspek yang menjadi objek penilaian, mulai dari kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya, klaster perlindungan khusus dan penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa serta kelurahan

Sebagai bentuk kesiapan menghadapi penilaian tersebut, Pemkab Natuna melakukan evaluasi mandiri terhadap berbagai program yang telah dijalankan pada 2024 hingga 2025 sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang dinilai masih kurang pada periode sebelumnya.

Seluruh dokumen pendukung sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan indikator penilaian juga telah dipersiapkan untuk ditelaah oleh tim penilai.

“Kami sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam penilaian dari masing-masing organisasi perangkat daerah, kecamatan hingga desa, dan saat ini sudah masuk tahap penginputan ke dalam sistem,” katanya.

Ia menambahkan jika mengacu pada proses penilaian 2024, ketika Natuna berhasil meraih predikat Madya, pemerintah pusat melakukan verifikasi dokumen yang telah diunggah ke sistem, kemudian dilakukan verifikasi faktual dengan turun langsung ke daerah untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan.

Setelah seluruh tahapan selesai, pemerintah pusat akan memberikan nilai akhir berdasarkan capaian yang dilakukan oleh daerah

“Penilaian tahun ini merupakan evaluasi terhadap kondisi dan capaian daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak pada periode 2024 hingga 2025. Penilaian dilakukan satu kali dalam dua tahun, untuk hasil penilaian pada 2024, Natuna meraih predikat Madya,” ujar dia.