Asian Games 2026: Jepang Siaga Hadapi Serangan Siber Terhadap Atlet

TOKYO, JEPANG — Jepang mulai mengambil langkah tegas dalam memerangi maraknya pelecehan daring terhadap atlet. Menjelang Asian Games 2026, otoritas olahraga setempat memperingatkan para pelaku perundungan di media sosial: aktivitas mereka kini dalam pengawasan.

Fenomena pelecehan online terhadap atlet bukan hal baru. Di berbagai belahan dunia, komentar negatif kerap memengaruhi performa dan kesehatan mental atlet, bahkan membuat sebagian dari mereka mempertimbangkan pensiun dini. Jepang pun tak luput dari masalah ini.

Upaya penanggulangan kini mulai diperkuat, mulai dari penyediaan bantuan hukum hingga pembentukan tim khusus pemantau media sosial yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.

“Bahkan satu komentar negatif saja bisa sangat melukai,” ujar pejabat Japanese Olympic Committee, Misa Chida, kepada AFP.

Ia menambahkan, banyak atlet memilih menghindari media sosial sepenuhnya demi melindungi diri, meski konsekuensinya mereka juga kehilangan mayoritas pesan dukungan dari publik.

Chida termasuk dalam tim khusus yang memantau media sosial saat Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina pada Februari lalu. Tim tersebut terdiri dari enam staf di Milan dan 22 staf di Tokyo yang bekerja tanpa henti, menggunakan metode manual dan AI untuk mendeteksi konten ofensif terhadap atlet Jepang.

Dalam operasi itu, mereka bekerja sama dengan perusahaan teknologi seperti Meta—pemilik Instagram, Facebook, dan WhatsApp, serta LINE Yahoo. Dari hampir 2.000 laporan unggahan bermasalah, sekitar 600 berhasil dihapus.

Langkah serupa akan diterapkan kembali pada Asian Games yang akan digelar di Nagoya dan wilayah Aichi pada 19 September hingga 4 Oktober. Bahkan, panitia penyelenggara berencana memperluas program pemantauan untuk melindungi seluruh atlet dari berbagai negara peserta.

“Kami kini memahami jenis komentar yang muncul setiap hari dan dampaknya terhadap atlet,” kata pejabat JOC lainnya, Hirofumi Takeshita. “Kami juga belajar berapa besar energi yang diperlukan untuk menangani masalah ini.”

Program pemantauan semacam ini sebenarnya bukan yang pertama di dunia olahraga. International Olympic Committee sebelumnya telah menjalankan sistem serupa dalam lebih dari 35 bahasa pada Olimpiade Paris 2024. Inisiatif sejenis juga mulai diterapkan di cabang sepak bola dan tenis.

Namun, Jepang dinilai relatif terlambat dalam merespons isu ini. Pengacara Shun Takahashi, yang memimpin tim hukum khusus untuk melindungi atlet dari pelecehan daring, menyebut organisasinya sebagai “tempat aman” bagi atlet yang enggan berbicara terbuka.

“Mereka khawatir dianggap lemah atau kehilangan tempat di tim jika menunjukkan kerentanan,” ujarnya.

Kasus nyata dialami pemain bisbol profesional Taiki Sekine, yang tahun lalu mengambil langkah hukum terhadap pelaku pelecehan online. Ia menerima pesan ancaman serius seperti harapan agar keluarganya meninggal dalam kecelakaan.

Sekine berhasil memenangkan beberapa gugatan perdata dan melaporkan kasus paling berat ke ranah pidana. Kasusnya relatif lebih mudah ditangani karena pelaku berada dalam yurisdiksi domestik, berbeda dengan banyak kasus lain yang melibatkan lintas negara.

Menurut Takahashi, langkah hukum memiliki efek jera, terutama bagi pelaku yang sebagian besar berusia remaja hingga awal 20-an. Namun demikian, tantangan besar masih membayangi.

Kurang dari sepertiga unggahan yang dilaporkan oleh tim pemantau Olimpiade berhasil dihapus oleh platform media sosial. Meski perusahaan teknologi dinilai kooperatif, perbedaan persepsi soal batasan konten ofensif masih menjadi kendala.

“Memang ada kesenjangan, tetapi kini kami bisa mengidentifikasinya,” ujar Takeshita. “Itu lebih baik daripada membiarkannya tanpa diketahui. Sekarang kami tahu di mana letak perbedaannya dan bisa berupaya menjembataninya.”

Dengan berbagai langkah ini, Jepang berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman secara psikologis bagi atlet, tanpa bayang-bayang intimidasi dari dunia maya.