DPRD DKI Desak DLH Kembalikan Ritase Sampah Cilandak Imbas Krisis Lahan TPS

JAKARTA - Situasi pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, kini dikabarkan telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan atau tahap darurat. Masalah utama yang memicu penumpukan sampah ini adalah tidak adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai di wilayah tersebut.

Krisis ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan pengurangan frekuensi atau ritase pengangkutan sampah menuju ke TPST Bantar Gebang. Kondisi tersebut menjadi topik utama dalam rapat koordinasi yang digelar oleh DPRD DKI Jakarta bersama jajaran instansi terkait.

"Hari ini, kita berkumpul dengan Dinas Lingkungan Hidup, kepala UPST Bantar Gebang, walikota, camat, dan seluruh lurah di Cilandak," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, Kamis (9/4/2026).

Wibi menekankan bahwa karakteristik wilayah Cilandak sangat berbeda dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Jakarta Selatan. Minimnya lahan yang berfungsi sebagai lokasi transit membuat sampah tidak memiliki tempat penampungan sebelum akhirnya dibawa ke Bantar Gebang.

Persoalan teknis muncul setelah adanya peristiwa longsor yang terjadi di area pembuangan akhir pada awal Maret 2026 lalu. Dampak dari bencana tersebut adalah pemangkasan jumlah perjalanan truk sampah yang semula 24 kali menjadi hanya 17 kali saja dalam sehari.

Pengurangan sebanyak tujuh ritase per hari ini memberikan dampak buruk yang nyata bagi kebersihan lingkungan di pemukiman warga. Sampah-sampah yang tidak terangkut mulai menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat.

"Kita minta dikembalikan jumlah ritase pengangkutannya karena kondisinya berbeda, kecamatan lain punya TPS, sementara Cilandak tidak ada," tegas Wibi dengan nada serius.

Akibat ketiadaan lokasi penampungan transit, antrean truk-truk sampah kini terpaksa meluber hingga ke bahu jalan raya di beberapa titik strategis. Hal ini menciptakan pemandangan yang sangat tidak estetis serta berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas di wilayah tersebut.

Wibi mengungkapkan bahwa tumpukan sampah dan antrean truk banyak terlihat di pinggir jalan utama, termasuk di kawasan bawah tol Andara. Pemandangan buruk ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan publik jika tidak segera ditangani dengan tindakan yang cepat.

Sebagai solusi jangka pendek yang paling memungkinkan, Wibi mendorong adanya skema pergeseran fokus ritase dari wilayah lain menuju Cilandak. Penyesuaian jadwal angkutan dari daerah yang bebannya belum optimal diharapkan bisa membantu mengurai tumpukan sampah di Cilandak.

"Pergeseran armada dari wilayah lain yang belum optimal kinerjanya bisa dialihkan untuk mengangkut sampah di Cilandak," tandas Wibi memberikan arahan.

DPRD DKI Jakarta juga terus berupaya agar pengadaan lahan untuk pembangunan TPS permanen di Cilandak bisa segera terealisasi pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini dianggap sebagai solusi permanen agar permasalahan klasik mengenai sampah di Jakarta Selatan ini tidak terus berlarut-larut.

Pihak legislatif berjanji akan terus mengawal proses anggaran dan pembebasan lahan agar fasilitas kebersihan tersebut menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Penuntasan masalah sampah ini dianggap sangat mendesak demi kenyamanan warga dan kebersihan lingkungan kota Jakarta secara keseluruhan.

"Ini harus kita tuntaskan segera agar tidak ada lagi penumpukan yang mengganggu kenyamanan warga," pungkas Wibi mengakhiri pernyataannya.