APBD 2026 Tetap Kokoh Meski Dana Bagi Hasil Dipotong

JAKARTA - Stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tetap terjaga di tengah tekanan fiskal beberapa waktu terakhir. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan DPRD dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan program prioritas.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat legislatif. Menurutnya, hubungan yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam memastikan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan rencana. “Tidak mungkin Pemerintah Provinsi Jakarta bekerja tanpa dukungan kuat DPRD,” ujar Pramono.

Dia menjelaskan, kolaborasi tersebut memungkinkan berbagai program strategis tetap dijalankan secara konsisten. Hal ini sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi nasional. Salah satu indikator yang ditunjukkan adalah pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai 5,21 persen. Angka tersebut melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

Pramono menilai capaian itu mencerminkan daya tahan ekonomi ibu kota yang tetap terjaga. Stabilitas tersebut juga menjadi modal penting dalam mempertahankan keberlangsungan program pembangunan. Di sisi fiskal, pemerintah daerah juga berhasil menjaga APBD tetap berjalan sesuai dengan target. Hal ini terjadi meskipun terdapat tantangan berupa pengurangan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

“Syukurlah, kita dapat melalui masa yang tidak mudah. APBD tetap berjalan sesuai dengan target,” ujarnya. Dalam kondisi tersebut, berbagai program prioritas tetap dipertahankan oleh pemerintah daerah. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga bantuan sosial tetap berjalan tanpa gangguan berarti.

Sementara itu, Khoirudin menilai, hubungan harmonis legislatif dan eksekutif turut dirasakan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan suasana yang kondusif dalam proses pembangunan.